Kasus Siswa SMA Curi Uang Paman- Hari ini Terpidana Bebas

MAMUJU –(MCN) Terpidana kasus pencurian uang Rp42.000 milik pamannya,berinisial ES, hari ini bisa menghirup udara segar.Putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju memvonis dua bulan 20 hari potong masa tahanan. 

“Majelis hakim memvonis dengan potongan masa tahanan yang telah dilalui terdakwa. Dua bulan 20 hari, berarti hari ini ES bebas,”tutur Ketua Majelis Hakim PN Mamuju yang menangani kasus ini, Faisal Akbaruddin, di Mamuju, kemarin. Dalam persidangan, ES yang tanpa didampingi pengacara itu meminta keringanan hukuman karena berniat melanjutkan sekolah. Namun, permintaan itu ditolak karena masa hukuman sudah dipotong masa tahanan.

Secara terpisah, jaksa penuntut umum (JPU) Yusriana Yusuf mengklarifikasi bahwa terdakwa masih berstatus siswa. Memang dalam surat terdakwa nomor registrasi perkara PDM-01/MJU.I/01/2012 statusnya adalah siswa SMA kelas I. ”Tetapi, ada dalam kurungnya yang menyebutkan bahwa ES tidak tamat sekolah.Saat disidangkan, usianya 19 tahun atau hampir 20 tahun,” tuturnya. ES lahir di Desa Motu,Kecamatan Baras,Kabupaten Mamuju Utara (Matra).Pekerjaan sehari-harinya sebagai petani.

Dia mengungkapkan,kasus itu terungkap pada 6 Maret 2011 sekitar pukul 07.30 Wita. Eka tepergok oleh warga saat beraksi. herman mochtar 

Sulbar Dapat Bantuan Anggaran MP3EI Rp1,4 Triliun

Mamuju, (MCN) Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 ini mendapatkan anggaran Rp1,4 triliun dari program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendukung program MP3EI yang digagas pemerintah pusat di Sulawesi Barat.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat (27/1), mengatakan hal tersebut, usai melakukan rapat koordinasi dengan badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) di Jakarta.

Ia mengatakan, alokasi dana MP3EI untuk Sulbar itu, telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat melalui Bappenas.

"Sulbar masuk dalam kategori klaster kedua sebagai daerah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi dana dari program MP3EI yang digagas pemerintah pusat, sejumlah Provinsi masuk dalam klaster pertama diantaranya Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa, Tenggara Barat," ucapnya.

Menurut dia, alokasi dana MP3EI itu di antaranya akan digunakan melaksanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah Belang-Belang Kabupaten Mamuju, pembangunan industri rotan, pengembangan industri kakao dan pembangunan akses jalan.

Selain itu, juga untuk pembangunan irigasi dan bendungan, peningkatan fasilitas bandar udara Tampapadang di Mamuju, pembangunan bandar udara di Sumarorong Kabupaten Mamasa, pembangunan Rumah sakit Umum Daerah Regional Sulbar.

Kemudian pembangunan gedung rektorat dan fasilitas perkuliahan Unsulbar, dan pembangunan depot BBM di Mamuju.

Di samping itu, juga finishing anjungan pantai Manakarra Mamuju, pembangunan pelabuhan perikanan nusantara di Palipi Majene, pembangunan PLTA Karama di Mamuju dan pengembangan dermaga III pelabuhan Belang-Belang di Mamuju. (MC Sulbar/ant/toeb)

Jalan daerah Mamuju butuh Rp330 miliar

MAMUJU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, merencanakan pembangunan jalan yang menghubungkan daerah Salubatu ke Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, membutuhkan anggaran senilai Rp330 miliar.

“Jalan yang menghubungkan daerah Salubatu – Bonehau sepanjang 92,97 kilometer ini membutuhkan anggaran yang gemuk. Makanya, kita rencanakan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur jalan tersebut membutuhkan dana yang besar,” kata Gubernur Sulbar H Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Sabtu.

Menurut gubernur, pembangunan jalan yang menghubungkan daerah Salubatu ke Bonehau merupakan kebutuhan mendasar untuk segera ditindaklanjuti.

Karena itu kata dia, pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan anggaran untuk merampungkan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di daerah itu.

“Kondisi jalan yang menghubungkan daerah itu sangat memprihatinkan karena telah hancur tanpa ada perawatan yang memadai. Ini menjadi tanggungjawab kami selaku kepala pemerintahan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah,” katanya.

Anwar menyampaikan, sisa anggaran tahun 2011 senilai Rp200 triliun yang ada di pusat diharapkan dikembalikan ke daerah.

“Kebijakan pemerintah pusat sangat kita nantikan untuk menggelontorkan anggaran ke daerah tertinggal guna membangun infrastruktur jalan,” jelasnya.

Ia mengatakan, daerah Sulbar sebagai provinsi termuda di Indonesia tentu masih sangat tertinggal dan membutuhkan ada kebijakan anggaran untuk dialokasikan ke Sulbar.

“Ketertinggalan daerah ini juga akibat masih banyaknya daerah yang terisolir akibat belum adanya pembangunan infrastruktur yang memadai,” katanya.

Jika pembangunan jalan pada daerah terisolir bisa dilaksanakan kata dia, maka kemiskinan akan bisa ditekan secara optimal.

“Wilayah pedesaan merupakan sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan. Namun, potensi produksi pertanian dan perkebunan itu belum terdistribusi dengan baik akibat sarana jalan yang belum memadai,” jelasnya. (Antara/roy)


Sumber : antaranews

APBD Mamuju Defisit 21 Miliar

MAMUJU- Naskah Ranperda APBD Mamuju TA 2012 paling pertama diserahkan ke DPRD dibanding empat daerah lainnya di Sulbar. Namun, Perda APBD Mamuju paling terakhir disahkan.

Secara resmi, naskah Ranperda tentang APBD Mamuju TA 2012, diserahkan Selasa, 29 November 2011

lalu oleh Bupati Mamuju, Suhardi Duka, ke Ketua DPRD Mamuju, Sugianto melalui rapat paripurna DPRD Mamuju. Namun pengesahannya menjadi Perda baru dilaksanakan pada, Jumat, 13 Januari.

Padahal dari awal, DPRD Mamuju menargetkan mengesahkan Ranperda tentang APBD Mamuju TA 2012 pada Rabu, 28 Desember 2011. Ini untuk kesekian kalinya APBD Mamuju disahkan lewat pada waktunya. Bahkan, APBD TA 2011 lalu disahkan pada Maret.

Dalam APBD tersebut tercatat, pendapatan Mamuju diperkirakan sebesar Rp 682.482.485.560 dan belanja diperkirakan sebesar Rp704.006.149.734. Jadi APBD Mamuju mengalami defisit sebesar Rp 21.523.664.174.

Disinggung mengenai defisit itu, Bupati Mamuju, Suhardi Duka, seusai pengesahan langsung menjelaskan kalau defisit tersebut bukan defisit murni. Menurutnya, defisit tersebut akan tertutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

"Para wartawan harus ingat, kami masih punya dana di kas sebesar Rp53 miliar lebih. Kalau tidak percaya, silakan cek di bank. Silpa tersebut dapat menutupi defisit," tegas Suhardi. Dalam kesempatan itu, Suhardi mengakui, APBD ini masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. "Kami berterima kasih kepada anggota DPRD yang terhormat karena telah menyelesaikan pembahasan APBD ini. Saya sangat mensuport kontrol yang telah dilakukan dewan," tutur Suhardi.

Sementara itu, dalam menyikapi Ranperda APBD TA 2012 yang telah dikaji dan dibahas bersama, DPRD memberi beberapa catatan dan penekanan untuk dapat disikapi oleh pemerintah kabupaten. Tercatat ada 11 rekomendasi yang harus disikapi pemkab.

"Kita memang memberikan sedikit catatan kepada pemkab, diantaranya terkait tenaga kontrak baik yang ada tingkat lurah, kecamatan, dan SKPD tingkat kabupaten agar ada data rill. Hal ini perlu dikaji kembali agar tidak membebani penganggaran daerah," ucap Krtua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan Pababari. (far/ars)

Sumber : Fajar Online

Pembangunan Tanggul Dianggarkan Rp2,5 M

MAMUJU –( @MCN )-- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mamuju menyikapi ancaman abrasi di wilayah pesisir pantai sepanjang 300 kilometer, dengan mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk pembangunan tanggul.

Kepala Dinas PU Mamuju Zulkifli Rachman menyebutkan, anggaran tersebut untuk pembangunan tanggul di lima kecamatan di Mamuju,yakni Kecamatan Simboro, Kalukku,Mamuju, Sampaga,dan Papalang. Alokasi anggaran di tiap kecamatan berbeda disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,seperti di Desa Sumare, Simboro, dianggarkan Rp371 juta.Namun,dana itu masih kurang untuk membangun tanggul sepanjang 200 meter.

“Paling tidak ini perlu dilihat dari sisi positifnya dulu. Anggaran itu memang untuk membangun tanggul sepanjang 100 meter, menyambung tanggul yang sudah ada,” ungkapnya kepada SINDO di Mamuju, kemarin. Sementara di Lingkungan Bulutakkang sebesar Rp209 juta dan Tapandullu Rp481 juta. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menetapkan perencanaan matang karena pembangunan tanggul tidak hanya dilakukan di Simboro.

Di Dusun Kayumate,Kalukku, pembangunan tanggul di wilayah itu dianggarkan Rp181,5 juta, Dusun Bone-Bone Pantai, Mamuju, sebesar Rp741 juta; Dusun Dato, Sampaga, Rp209 juta; dan Dusun Paniki,Papalang,dianggarkan Rp209 juta. ”Di dalamnya sudah termasuk perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan,”pungkasnya. Bupati Mamuju Suhardi Duka mengatakan,anomali cuaca memang membentuk kondisi rawan di sepanjang pesisir Pantai Mamuju.

Karena itu, pemerintah membuat skala prioritas pembangunan tanggul dan disesuaikan dengan kondisi anggaran. “Sangat dipahami keluhan terhadap abrasi, apalagi mayoritas warga Mamuju berada di pesisir.Namun,pemerintah harus bijak mengambil keputusan. Perlu ada persetujuan dan masukan Dewan,”ungkapnya.

Dia menandaskan, pembangunan tanggul itu dilakukan bertahap dan dikerjakan tahun ini.Untuk tanggul di Kecamatan Tapalang, ditangani langsung Pemprov Sulbar karena telah diajukan untuk mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. herman mochtar 

Sumber : Seputar Indonesia

Penyuluh Kumpulkan Bukti Pungutan Liar KBR

Mamuju-(@MCN) - Penyuluh di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mengumpulkan bukti mengenai adanya pungutan liar (Pungli) pelaksanaan program pengadaan kebun bibit rakyat (KBR).

KBR itu dilaksanakan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Lariang Mamasa.

"Kami kumpulkan bukti bahwa BP-DAS Lariang Mamasa, nyata telah melakukan pungli terhadap kelompok tani yang diberikan bantuan pengadaan KBR sebagai bentuk komitmen," kata Adam, salah seorang penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, bukti pungli itu dikumpulkan karena penyuluh di Mamuju merasa kelompok tani yang mereka dampingi selama ini telah dirugikan BP-DAS Lariang Mamasa yang telah melakukan pungli terhadap bantuan KBR mereka sebagai bentuk komitmen.

"Kalau bukti sudah lengkap maka akan kami laporkan ke Kementrian Pertanian mengenai adanya eksploitasi terhadap kelompok tani di Sulbar dan juga akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum di negara ini," katanya.

Menurut dia, penyuluh telah mendapatkan bukti awal bahwa ada komitmen yang diberikan kelompok tani kepada pejabat BP-DAS agar mereka mendapatkan bantuan KBR, dengan cara anggaran bantuan untuk mereka diberikan dengan cara disunat BP-DAS Lariang Mamasa, sehingga tampak terjadi pungli dalam pelaksanaan KBR.

"Dari pengakuan sejumlah kelompok tani penerima proyek pengadaan KBR di BP-Das Lariang Mamasa, sebagai penanggung jawab pengadaan proyek KBR di Sulbar, diketahui mereka telah dimintai pungutan dana komitmen," katanya

Ia mengatakan, komitmen itu dipungut secara liar pejabat BP-DAS Lariang Mamasa, senilai Rp10 juta sampai Rp30 juta untuk setiap kelompok tani.

"Setiap kelompok tani yang diberikan kesempatan mendapatkan dan mengelola anggaran proyek KBR yang nilainya sekitar Rp60 juta per kelompok, telah dimintai pungutan dari BP-DAS Lariang Mamasa, antara Rp10 juta sampai Rp30 juta sebagai komitmen untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan proyek KBR itu," ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, banyak diantara kelompok tani yang tidak dapat melaksanakan proyek pengadaan KBR pada sejumlah wilayah di Sulbar, karena anggaran proyeknya disunat dengan cara dipotong oleh BP DAS Lariang Mamasa.

Ia juga mengatakan, selain melakukan pungutan komitmen yang merugikan kelompok tani, juga terdapat temuan ada kelompok tani "Siluman", yakni kelompok tani yang tidak terdaftar di pemerintah Mamuju namun tetap diberikan kesempatan mendapatkan dan melaksanakan proyek KBR itu oleh BP-DAS Lariang Mamasa.

"Ada kelompok tani menerima dan melaksanakan proyek KBR namun tidak terdaftar di pemerintah atau kelompok tani 'Siluman', itu kami ketahui karena kelompok tani penerima KBR tidak terdaftar dalam catatan kami sebagai penyuluh seperti yang terjadi di Kecamatan Budong Budong dan Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju, sehingga itu juga menjadi laporan kami kepada penegak hukum," katanya.

Oleh karena itu, ia juga meminta kepada penegak hukum agar membantu penyuluh mengusut dan membongkar praktek pelanggaran hukum proyek pengadaan KBR tahun 2011 yang diperuntukkan bagi 295 kelompok tani di Sulbar dengan jumlah anggaran senilai Rp17,4 miliar melalui anggaran APBN.

Sebelumnya Kepala BP-DAS Lariang Mamasa, Provinsi Sulbar, David R Guluda, telah membantah jika telah melakukan pungutan komitmen kepada kelompok tani penerima proyek KBR kemudian membantah memberikan kesempatan kepada kelompok tani siluman mendapatkan proyek KBR.

"Tidak ada komitmen fee, karena dana KBR adalah dana negara yang dilarang dipungut, apalagi disalurkan langsung ke rekening bank kelompok petani, mengenai adanya kelompok tani siluman menerima KBR, itu tidak benar, karena penerima KBR sudah melalui verifikasi, sehingga penerima KBR pasti dianggap layak," katanya.
(T.KR-MFH/F003) 

COPYRIGHT © 2012

Sumber : Antar News

BPK Diminta Audit Pembangunan Jalan Nasional Sulbar

Mamuju, (@MCN) - Badan Pemeriksa Keuangan diminta melakukan audit kebijakan pembangunan jalan nasional Sulawesi Barat antara Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Majene.

"Jalan nasional yang merupakan jalur trans Sulawesi menghubungkan antara Kabupaten Majene dengan Kota Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sudah mulai rusak dan dikeluhkan pengguna jalan," kata Ketua Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis, di Mamuju, Jumat.

Sehingga kata dia, mencurigakan jalan yang panjangnya lebih dari 100 kilometer tersebut dikerjakan tidak sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya.

Ia mengatakan, jalan poros trans Sulawesi yang menghubungkan antara Kota Mamuju menuju Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, dan khususnya di Kecamatan Malunda dan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene hingga menuju kota Majene, sudah mulai tampak rusak.

"Jalan nasional itu sudah banyak berlobang yang mengganggu arus lalu lintas yang melintas dalam jumlah cukup padat, padahal jalan itu baru dikerjakan tahun lalu,"katanya.

Menurut dia, kerusakan parah juga terjadi di Kecamatan Tammerodo karena jalan sepanjang 500 meter sempat tertimbun longsor, kerusakan parah juga terjadi pada saluran drainasenya yang juga ditutup longsor, sehingga jalan itu diperkirakan akan semakin rusak karena sudah tidak memiliki drainase sebagai saluran pembuang air saat hujan dan jalan itu akan selalu menjadi tempat genangan air.

"Sementara balai jalan nasional yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan itu tidak melakukan perawatan dan justru melakukan pembiaran,"katanya.

Oleh karena itu ia mempertanyakan pekerjaan jalan yang cepat rusak dan tidak dilakukan perawatan itu meski telah dianggarkan mencapai sekitar Rp90 miliar pada tahun 2011 melalui APBN.

"Anggaran jalan nasional itu sudah meliputi penggalian tebing yang rawan longsor pembangunan drainase dan pemeliharaannya, namun sayannya itu tidak tampak dilapangan sehingga jalan cepat rusak,"katanya.

Dia meminta BPK melakukan audit kebijakan terhadap pembangunan jalan nasional tersebut jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran dalam pembangunan jalan itu yang dapat merugikan keuangan negara.

"Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berkomitmen mengawasi pembangunan jalan nasional di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana penyelewengan anggaran yang berujung korupsi, sudah saatnya komitmen itu dijalankan di Sulbar karena dugaan indikasi korupsi itu nampaknya terlihat dilapangan,"katanya.

Kepala Satker Balai Jalan Nasional Wilayah I Sulbar, Ir.H.Romul Parewasi yang akan dimintai tanggapannya mengenai tidak adanya pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak di sepanjang jalan trans sulawesi antara Kabupaten Majene dan Mamuju tersebut tidak bersedia menemui wartawan untuk memberikan tanggapan ketika berusaha ditemui di kantornya. (T.KR-MFH/Y006) 

COPYRIGHT © 2012

sumber  : Antar News