Kasus Siswa SMA Curi Uang Paman- Hari ini Terpidana Bebas

MAMUJU –(MCN) Terpidana kasus pencurian uang Rp42.000 milik pamannya,berinisial ES, hari ini bisa menghirup udara segar.Putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju memvonis dua bulan 20 hari potong masa tahanan. 

“Majelis hakim memvonis dengan potongan masa tahanan yang telah dilalui terdakwa. Dua bulan 20 hari, berarti hari ini ES bebas,”tutur Ketua Majelis Hakim PN Mamuju yang menangani kasus ini, Faisal Akbaruddin, di Mamuju, kemarin. Dalam persidangan, ES yang tanpa didampingi pengacara itu meminta keringanan hukuman karena berniat melanjutkan sekolah. Namun, permintaan itu ditolak karena masa hukuman sudah dipotong masa tahanan.

Secara terpisah, jaksa penuntut umum (JPU) Yusriana Yusuf mengklarifikasi bahwa terdakwa masih berstatus siswa. Memang dalam surat terdakwa nomor registrasi perkara PDM-01/MJU.I/01/2012 statusnya adalah siswa SMA kelas I. ”Tetapi, ada dalam kurungnya yang menyebutkan bahwa ES tidak tamat sekolah.Saat disidangkan, usianya 19 tahun atau hampir 20 tahun,” tuturnya. ES lahir di Desa Motu,Kecamatan Baras,Kabupaten Mamuju Utara (Matra).Pekerjaan sehari-harinya sebagai petani.

Dia mengungkapkan,kasus itu terungkap pada 6 Maret 2011 sekitar pukul 07.30 Wita. Eka tepergok oleh warga saat beraksi. herman mochtar 

Sulbar Dapat Bantuan Anggaran MP3EI Rp1,4 Triliun

Mamuju, (MCN) Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 ini mendapatkan anggaran Rp1,4 triliun dari program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendukung program MP3EI yang digagas pemerintah pusat di Sulawesi Barat.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat (27/1), mengatakan hal tersebut, usai melakukan rapat koordinasi dengan badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) di Jakarta.

Ia mengatakan, alokasi dana MP3EI untuk Sulbar itu, telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat melalui Bappenas.

"Sulbar masuk dalam kategori klaster kedua sebagai daerah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi dana dari program MP3EI yang digagas pemerintah pusat, sejumlah Provinsi masuk dalam klaster pertama diantaranya Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa, Tenggara Barat," ucapnya.

Menurut dia, alokasi dana MP3EI itu di antaranya akan digunakan melaksanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah Belang-Belang Kabupaten Mamuju, pembangunan industri rotan, pengembangan industri kakao dan pembangunan akses jalan.

Selain itu, juga untuk pembangunan irigasi dan bendungan, peningkatan fasilitas bandar udara Tampapadang di Mamuju, pembangunan bandar udara di Sumarorong Kabupaten Mamasa, pembangunan Rumah sakit Umum Daerah Regional Sulbar.

Kemudian pembangunan gedung rektorat dan fasilitas perkuliahan Unsulbar, dan pembangunan depot BBM di Mamuju.

Di samping itu, juga finishing anjungan pantai Manakarra Mamuju, pembangunan pelabuhan perikanan nusantara di Palipi Majene, pembangunan PLTA Karama di Mamuju dan pengembangan dermaga III pelabuhan Belang-Belang di Mamuju. (MC Sulbar/ant/toeb)

Jalan daerah Mamuju butuh Rp330 miliar

MAMUJU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, merencanakan pembangunan jalan yang menghubungkan daerah Salubatu ke Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, membutuhkan anggaran senilai Rp330 miliar.

“Jalan yang menghubungkan daerah Salubatu – Bonehau sepanjang 92,97 kilometer ini membutuhkan anggaran yang gemuk. Makanya, kita rencanakan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur jalan tersebut membutuhkan dana yang besar,” kata Gubernur Sulbar H Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Sabtu.

Menurut gubernur, pembangunan jalan yang menghubungkan daerah Salubatu ke Bonehau merupakan kebutuhan mendasar untuk segera ditindaklanjuti.

Karena itu kata dia, pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan anggaran untuk merampungkan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di daerah itu.

“Kondisi jalan yang menghubungkan daerah itu sangat memprihatinkan karena telah hancur tanpa ada perawatan yang memadai. Ini menjadi tanggungjawab kami selaku kepala pemerintahan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah,” katanya.

Anwar menyampaikan, sisa anggaran tahun 2011 senilai Rp200 triliun yang ada di pusat diharapkan dikembalikan ke daerah.

“Kebijakan pemerintah pusat sangat kita nantikan untuk menggelontorkan anggaran ke daerah tertinggal guna membangun infrastruktur jalan,” jelasnya.

Ia mengatakan, daerah Sulbar sebagai provinsi termuda di Indonesia tentu masih sangat tertinggal dan membutuhkan ada kebijakan anggaran untuk dialokasikan ke Sulbar.

“Ketertinggalan daerah ini juga akibat masih banyaknya daerah yang terisolir akibat belum adanya pembangunan infrastruktur yang memadai,” katanya.

Jika pembangunan jalan pada daerah terisolir bisa dilaksanakan kata dia, maka kemiskinan akan bisa ditekan secara optimal.

“Wilayah pedesaan merupakan sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan. Namun, potensi produksi pertanian dan perkebunan itu belum terdistribusi dengan baik akibat sarana jalan yang belum memadai,” jelasnya. (Antara/roy)


Sumber : antaranews

APBD Mamuju Defisit 21 Miliar

MAMUJU- Naskah Ranperda APBD Mamuju TA 2012 paling pertama diserahkan ke DPRD dibanding empat daerah lainnya di Sulbar. Namun, Perda APBD Mamuju paling terakhir disahkan.

Secara resmi, naskah Ranperda tentang APBD Mamuju TA 2012, diserahkan Selasa, 29 November 2011

lalu oleh Bupati Mamuju, Suhardi Duka, ke Ketua DPRD Mamuju, Sugianto melalui rapat paripurna DPRD Mamuju. Namun pengesahannya menjadi Perda baru dilaksanakan pada, Jumat, 13 Januari.

Padahal dari awal, DPRD Mamuju menargetkan mengesahkan Ranperda tentang APBD Mamuju TA 2012 pada Rabu, 28 Desember 2011. Ini untuk kesekian kalinya APBD Mamuju disahkan lewat pada waktunya. Bahkan, APBD TA 2011 lalu disahkan pada Maret.

Dalam APBD tersebut tercatat, pendapatan Mamuju diperkirakan sebesar Rp 682.482.485.560 dan belanja diperkirakan sebesar Rp704.006.149.734. Jadi APBD Mamuju mengalami defisit sebesar Rp 21.523.664.174.

Disinggung mengenai defisit itu, Bupati Mamuju, Suhardi Duka, seusai pengesahan langsung menjelaskan kalau defisit tersebut bukan defisit murni. Menurutnya, defisit tersebut akan tertutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

"Para wartawan harus ingat, kami masih punya dana di kas sebesar Rp53 miliar lebih. Kalau tidak percaya, silakan cek di bank. Silpa tersebut dapat menutupi defisit," tegas Suhardi. Dalam kesempatan itu, Suhardi mengakui, APBD ini masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. "Kami berterima kasih kepada anggota DPRD yang terhormat karena telah menyelesaikan pembahasan APBD ini. Saya sangat mensuport kontrol yang telah dilakukan dewan," tutur Suhardi.

Sementara itu, dalam menyikapi Ranperda APBD TA 2012 yang telah dikaji dan dibahas bersama, DPRD memberi beberapa catatan dan penekanan untuk dapat disikapi oleh pemerintah kabupaten. Tercatat ada 11 rekomendasi yang harus disikapi pemkab.

"Kita memang memberikan sedikit catatan kepada pemkab, diantaranya terkait tenaga kontrak baik yang ada tingkat lurah, kecamatan, dan SKPD tingkat kabupaten agar ada data rill. Hal ini perlu dikaji kembali agar tidak membebani penganggaran daerah," ucap Krtua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan Pababari. (far/ars)

Sumber : Fajar Online

Pembangunan Tanggul Dianggarkan Rp2,5 M

MAMUJU –( @MCN )-- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mamuju menyikapi ancaman abrasi di wilayah pesisir pantai sepanjang 300 kilometer, dengan mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk pembangunan tanggul.

Kepala Dinas PU Mamuju Zulkifli Rachman menyebutkan, anggaran tersebut untuk pembangunan tanggul di lima kecamatan di Mamuju,yakni Kecamatan Simboro, Kalukku,Mamuju, Sampaga,dan Papalang. Alokasi anggaran di tiap kecamatan berbeda disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,seperti di Desa Sumare, Simboro, dianggarkan Rp371 juta.Namun,dana itu masih kurang untuk membangun tanggul sepanjang 200 meter.

“Paling tidak ini perlu dilihat dari sisi positifnya dulu. Anggaran itu memang untuk membangun tanggul sepanjang 100 meter, menyambung tanggul yang sudah ada,” ungkapnya kepada SINDO di Mamuju, kemarin. Sementara di Lingkungan Bulutakkang sebesar Rp209 juta dan Tapandullu Rp481 juta. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menetapkan perencanaan matang karena pembangunan tanggul tidak hanya dilakukan di Simboro.

Di Dusun Kayumate,Kalukku, pembangunan tanggul di wilayah itu dianggarkan Rp181,5 juta, Dusun Bone-Bone Pantai, Mamuju, sebesar Rp741 juta; Dusun Dato, Sampaga, Rp209 juta; dan Dusun Paniki,Papalang,dianggarkan Rp209 juta. ”Di dalamnya sudah termasuk perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan,”pungkasnya. Bupati Mamuju Suhardi Duka mengatakan,anomali cuaca memang membentuk kondisi rawan di sepanjang pesisir Pantai Mamuju.

Karena itu, pemerintah membuat skala prioritas pembangunan tanggul dan disesuaikan dengan kondisi anggaran. “Sangat dipahami keluhan terhadap abrasi, apalagi mayoritas warga Mamuju berada di pesisir.Namun,pemerintah harus bijak mengambil keputusan. Perlu ada persetujuan dan masukan Dewan,”ungkapnya.

Dia menandaskan, pembangunan tanggul itu dilakukan bertahap dan dikerjakan tahun ini.Untuk tanggul di Kecamatan Tapalang, ditangani langsung Pemprov Sulbar karena telah diajukan untuk mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. herman mochtar 

Sumber : Seputar Indonesia

Penyuluh Kumpulkan Bukti Pungutan Liar KBR

Mamuju-(@MCN) - Penyuluh di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mengumpulkan bukti mengenai adanya pungutan liar (Pungli) pelaksanaan program pengadaan kebun bibit rakyat (KBR).

KBR itu dilaksanakan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Lariang Mamasa.

"Kami kumpulkan bukti bahwa BP-DAS Lariang Mamasa, nyata telah melakukan pungli terhadap kelompok tani yang diberikan bantuan pengadaan KBR sebagai bentuk komitmen," kata Adam, salah seorang penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, bukti pungli itu dikumpulkan karena penyuluh di Mamuju merasa kelompok tani yang mereka dampingi selama ini telah dirugikan BP-DAS Lariang Mamasa yang telah melakukan pungli terhadap bantuan KBR mereka sebagai bentuk komitmen.

"Kalau bukti sudah lengkap maka akan kami laporkan ke Kementrian Pertanian mengenai adanya eksploitasi terhadap kelompok tani di Sulbar dan juga akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum di negara ini," katanya.

Menurut dia, penyuluh telah mendapatkan bukti awal bahwa ada komitmen yang diberikan kelompok tani kepada pejabat BP-DAS agar mereka mendapatkan bantuan KBR, dengan cara anggaran bantuan untuk mereka diberikan dengan cara disunat BP-DAS Lariang Mamasa, sehingga tampak terjadi pungli dalam pelaksanaan KBR.

"Dari pengakuan sejumlah kelompok tani penerima proyek pengadaan KBR di BP-Das Lariang Mamasa, sebagai penanggung jawab pengadaan proyek KBR di Sulbar, diketahui mereka telah dimintai pungutan dana komitmen," katanya

Ia mengatakan, komitmen itu dipungut secara liar pejabat BP-DAS Lariang Mamasa, senilai Rp10 juta sampai Rp30 juta untuk setiap kelompok tani.

"Setiap kelompok tani yang diberikan kesempatan mendapatkan dan mengelola anggaran proyek KBR yang nilainya sekitar Rp60 juta per kelompok, telah dimintai pungutan dari BP-DAS Lariang Mamasa, antara Rp10 juta sampai Rp30 juta sebagai komitmen untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan proyek KBR itu," ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, banyak diantara kelompok tani yang tidak dapat melaksanakan proyek pengadaan KBR pada sejumlah wilayah di Sulbar, karena anggaran proyeknya disunat dengan cara dipotong oleh BP DAS Lariang Mamasa.

Ia juga mengatakan, selain melakukan pungutan komitmen yang merugikan kelompok tani, juga terdapat temuan ada kelompok tani "Siluman", yakni kelompok tani yang tidak terdaftar di pemerintah Mamuju namun tetap diberikan kesempatan mendapatkan dan melaksanakan proyek KBR itu oleh BP-DAS Lariang Mamasa.

"Ada kelompok tani menerima dan melaksanakan proyek KBR namun tidak terdaftar di pemerintah atau kelompok tani 'Siluman', itu kami ketahui karena kelompok tani penerima KBR tidak terdaftar dalam catatan kami sebagai penyuluh seperti yang terjadi di Kecamatan Budong Budong dan Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju, sehingga itu juga menjadi laporan kami kepada penegak hukum," katanya.

Oleh karena itu, ia juga meminta kepada penegak hukum agar membantu penyuluh mengusut dan membongkar praktek pelanggaran hukum proyek pengadaan KBR tahun 2011 yang diperuntukkan bagi 295 kelompok tani di Sulbar dengan jumlah anggaran senilai Rp17,4 miliar melalui anggaran APBN.

Sebelumnya Kepala BP-DAS Lariang Mamasa, Provinsi Sulbar, David R Guluda, telah membantah jika telah melakukan pungutan komitmen kepada kelompok tani penerima proyek KBR kemudian membantah memberikan kesempatan kepada kelompok tani siluman mendapatkan proyek KBR.

"Tidak ada komitmen fee, karena dana KBR adalah dana negara yang dilarang dipungut, apalagi disalurkan langsung ke rekening bank kelompok petani, mengenai adanya kelompok tani siluman menerima KBR, itu tidak benar, karena penerima KBR sudah melalui verifikasi, sehingga penerima KBR pasti dianggap layak," katanya.
(T.KR-MFH/F003) 

COPYRIGHT © 2012

Sumber : Antar News

BPK Diminta Audit Pembangunan Jalan Nasional Sulbar

Mamuju, (@MCN) - Badan Pemeriksa Keuangan diminta melakukan audit kebijakan pembangunan jalan nasional Sulawesi Barat antara Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Majene.

"Jalan nasional yang merupakan jalur trans Sulawesi menghubungkan antara Kabupaten Majene dengan Kota Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sudah mulai rusak dan dikeluhkan pengguna jalan," kata Ketua Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis, di Mamuju, Jumat.

Sehingga kata dia, mencurigakan jalan yang panjangnya lebih dari 100 kilometer tersebut dikerjakan tidak sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya.

Ia mengatakan, jalan poros trans Sulawesi yang menghubungkan antara Kota Mamuju menuju Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, dan khususnya di Kecamatan Malunda dan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene hingga menuju kota Majene, sudah mulai tampak rusak.

"Jalan nasional itu sudah banyak berlobang yang mengganggu arus lalu lintas yang melintas dalam jumlah cukup padat, padahal jalan itu baru dikerjakan tahun lalu,"katanya.

Menurut dia, kerusakan parah juga terjadi di Kecamatan Tammerodo karena jalan sepanjang 500 meter sempat tertimbun longsor, kerusakan parah juga terjadi pada saluran drainasenya yang juga ditutup longsor, sehingga jalan itu diperkirakan akan semakin rusak karena sudah tidak memiliki drainase sebagai saluran pembuang air saat hujan dan jalan itu akan selalu menjadi tempat genangan air.

"Sementara balai jalan nasional yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan itu tidak melakukan perawatan dan justru melakukan pembiaran,"katanya.

Oleh karena itu ia mempertanyakan pekerjaan jalan yang cepat rusak dan tidak dilakukan perawatan itu meski telah dianggarkan mencapai sekitar Rp90 miliar pada tahun 2011 melalui APBN.

"Anggaran jalan nasional itu sudah meliputi penggalian tebing yang rawan longsor pembangunan drainase dan pemeliharaannya, namun sayannya itu tidak tampak dilapangan sehingga jalan cepat rusak,"katanya.

Dia meminta BPK melakukan audit kebijakan terhadap pembangunan jalan nasional tersebut jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran dalam pembangunan jalan itu yang dapat merugikan keuangan negara.

"Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berkomitmen mengawasi pembangunan jalan nasional di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana penyelewengan anggaran yang berujung korupsi, sudah saatnya komitmen itu dijalankan di Sulbar karena dugaan indikasi korupsi itu nampaknya terlihat dilapangan,"katanya.

Kepala Satker Balai Jalan Nasional Wilayah I Sulbar, Ir.H.Romul Parewasi yang akan dimintai tanggapannya mengenai tidak adanya pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak di sepanjang jalan trans sulawesi antara Kabupaten Majene dan Mamuju tersebut tidak bersedia menemui wartawan untuk memberikan tanggapan ketika berusaha ditemui di kantornya. (T.KR-MFH/Y006) 

COPYRIGHT © 2012

sumber  : Antar News

Sulbar Gagas Pembangunan SMK Berbasis Lokal

Mamuju -(@MCN) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, membuat gagasan baru dengan menyusun program pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis potensi lokal.

"Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten se-Sulbar untuk membahas pengembangan pembangunan gedung sekolah berbasis lokal," kata Kepala Diknas Sulbar H Jamil Barambangi di Mamuju, Jumat.

Menurut dia, dari lima kabupaten di daerah ini masing-masing memiliki potensi lokal sehingga nantinya pembangunan gedung sekolah SMIK ini disesuaikan dengan potensi unggulan.

Misalkan, kata dia, untuk di Kabupaten Mamuju telah dibangun SMK pertanian kakao dan di Kabupaten Majene juga telah dibangun SMK Industri Perikanan dan di Kabupaten Polman juga telah ada sekolah yang dimerger menjadi SMK pertanian kakao termasuk pengembangan SMK pertanian Kakao di Kabupaten Mamuju Utara.

"Tiga kabupaten di Sulbar yakni Mamuju, Mamuju Utara dan Polman digulirkan program SMK pertanian kakao. Sedangkan di Kabupaten Mamasa akan kita bangun SMK berbasis pariwisata," terangnya.

Ia berharap, program pengembangan SMK berbasis lokal ini berjalan efektif sehingga daerah ini mampu melahirkan pelajar yang lebih kreatif dan inovatif.

"Kita kehendaki SMK yang kita bangun ini mampu melahirkan pelajar yang bisa mandiri atau berwirausaha. Ini merupakan komitmen gubernur untuk menyukseskan pengembangan peningkatan pendidikan di daerah ini," tuturnya.

Jamil menambahkan, saat ini SMK menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak yang ada di Sulbar.

"Terbukti, jumlah pendaftar siswa baru di SMK dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini berarti SMK semakin diminati dibandingkan sekolah umum lainnya," katanya.

Apalagi, katanya, saat ini gaung SMK semakin membaik pasca suksesnya siswa SMK Solo yang merakit mobil Esemka dan siswa SMK dan STM di Makassar yang mampu meracik mobil yang diberi nama "Moko".

"Gagasan pembangunan SMK berbasis potensi lokal merupakan hal yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia sehingga memang harus dilaksanakan dengan baik,"pungkasnya. (T.KR-ACO/R010) 

COPYRIGHT © 2012.

Sumber : Antar News

Pembangunan SMIK Sulbar Butuh Rp40 Miliar

Mamuju,(@MCN) - Pembangunan Sekolah Menengah Industri Kakao (SMIK) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, membutuhkan anggaran hingga Rp40 miliar.

"Sejak tahun 2011 kita telah melaksanakan pembangunan SMIK dengan luas lahan delapan hektare di daerah Tasiu, Kecamatan Kalukku. Pembangunan gedung ini dilaksanakan secara bertahap yang diperkirakan rampung pada 2014,"kata kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulbar, H.Jamil Barambangi di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, untuk tahun ini pemerintah provinsi Sulbar kembali menyiapkan anggaran Rp4 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012.

"Pembangunan gedung SMIK ini memang membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Infrastruktur gedung saja menghabiskan lahan seluas tiga hektare dan lima hektare lahan untuk labolatorium, sarana olahraga, aula dan masjid termasuk asrama siswa,"katanya.

Jamil mengatakan, proses pembelajaran pada sekolah SMIK tidak sama dengan sekolah umum lainnya.

"Nanti pada saat penerimaan siswa baru akan kita batasi sesuai dengan kondisi yang ada. Apalagi, siswa dan guru pengajar nantinya akan kita asramakan di lingkungan sekolah itu sendiri,"kata dia.

Karenanya, penerimaan siswa akan dibatasi sesuai dengan daya tampung asrama dan ruang belajar di SMIK.

Ia mengatakan, pada tahun ini pemprov Sulbar telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses perampungan pembangunan gedung.

"Kemanpuan APBD kita sangat terbatas. Makanya, kita mengharapkan ada dukungan anggaran pusat sehingga SMIK bisa dipercepat dari apa yang telah ditargetkan,"katanya.

Jamil yang juga mantan Ketua KPU Sulbar ini mengatakan, gagasan pembangunan SMIK ini untuk mendukung program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.

"Gagasan pembangunan SMIK ini berangkat dari program gernas yang menjadi ikon pemprov Sulbar. Sekolah ini akan menonjolkan pengembangan industri pertanian kakao,"katanya.

Ia menambahkan, pemprov Sulbar sudah lama ingin memprogramkan pembangunan sekolah kejuruan yang mengembangkan pengetahuan peserta didik berbasis lokal yakni dengan membangun sekolah SMK yang mengajarkan mengenai potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini.

"SMIK ini sangat penting agar sumber daya manusia di daerah ini dapat lebih baik dalam mengelola kekayaan alam yang cukup melimpah, yang ada di daerah ini dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan,"pungkasnya. (T.KR-ACO/S016) 

COPYRIGHT © 2012.

Sumber : Antar News

                                                                          

Bayi Diduga Miliki Dua Vagina Lahir di RSUD Mamuju

Ilustrasi

MAMUJU,@MCN -- Mujiasih (24), warga Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar gelisah. Bayi pertamanya yang lahir dengan proses caesar ternyata memiliki kelainan.

Dokter yang menangani pasien ini menduga bayi Mujiasih memiliki dua vagina. "Memang kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan, mengenai alat kelaminnya belum bisa dipastikan," jelas Suhendra, 

dokter yang menangani bayi Mujiasih.

Rencanannya, bila kondisi bayi tersebut mulai membaik, RSUD Mamuju akan merujuknya ke Makassar. \"Kalau sudah membaik kami akan merujuknya ke Makassar, untuk mengetahui masalah kelaminnya," kata Suhendra.

Saat dibawa ke RSUD Mamuju,8 Januari lalu, Mujiasih sebenarnya tak bermaksud untuk melahirkan bayinya. Maklum usia kandungannya baru berusia delapan bulan.

Mujiasih hanya bermaksud memeriksakan kesehatan karena kondisi tubuhnya sedang tidak normal. Ketika diperiksa tim dokter RSUD Mamuju, tekanan darah Mujiasih mencapai 180/90 mmHG.

"Tekanan darah Istri saya sangat tinggi. Sehingga saya beserta keluarga yang lain sangat panik memikirkan kondisinya, terlebih umur kandungannya sudah delapan bulan," ungkap Wahyuddin (22) suami Mujiasih saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, Kamis 12 Januari.

Tapi takdir berkata lain. Tanpa diduga, setiba di RSUD Mamuju, dokter memvonis bayi pertama Mujiasih akan segera lahir.

"Dokter mengatakan rencananya istri saya akan melahirkan dengan cara bedah caesar. Namun rencana itu urung dilakukan sebab bayi kami dapat dilahirkan secara normal," ungkap Wahyuddin yang juga karyawan PT Astra Group tersebut.

Bayi yang masih tanpa nama ini lahir dengan berat badan 1,6 kilogram. Yang mengiris hati karena kondisi kulit bayi Mujiasih mengeriput.

Mungkin tidak tahan menahan sakit, bayi yang masih berumur empat hari ini sesekali menangis. Apalagi alat kelamin bayi itu membengkak.

Kondisi alat kelamin bayi Mujiasih memang belum dapat dipastikan. Bayi yang masih berumur empat hari ini seakan memiliki dua alat kelamin, dengan lubang alat kelamin bersusun dua.

Bayi yang saat ini sementara dirawat di ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Mamuju. Sejak empat hari dirawat, bayi mungil harus diberi makan dengan menggunakan selang kecil. (mg6/mba) 


sumber : Fajar online

Bayi Diduga Miliki Dua Vagina Lahir di RSUD Mamuju

MAMUJU-MCN- Mujiasih (24), warga Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar gelisah. Bayi pertamanya yang lahir dengan proses caesar ternyata memiliki kelainan.

Dokter yang menangani pasien ini menduga bayi Mujiasih memiliki dua vagina. "Memang kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan, mengenai alat kelaminnya belum bisa dipastikan," jelas Suhendra, 

dokter yang menangani bayi Mujiasih.

Rencanannya, bila kondisi bayi tersebut mulai membaik, RSUD Mamuju akan merujuknya ke Makassar. \"Kalau sudah membaik kami akan merujuknya ke Makassar, untuk mengetahui masalah kelaminnya," kata Suhendra.

Saat dibawa ke RSUD Mamuju,8 Januari lalu, Mujiasih sebenarnya tak bermaksud untuk melahirkan bayinya. Maklum usia kandungannya baru berusia delapan bulan.

Mujiasih hanya bermaksud memeriksakan kesehatan karena kondisi tubuhnya sedang tidak normal. Ketika diperiksa tim dokter RSUD Mamuju, tekanan darah Mujiasih mencapai 180/90 mmHG.

"Tekanan darah Istri saya sangat tinggi. Sehingga saya beserta keluarga yang lain sangat panik memikirkan kondisinya, terlebih umur kandungannya sudah delapan bulan," ungkap Wahyuddin (22) suami Mujiasih saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, Kamis 12 Januari.

Tapi takdir berkata lain. Tanpa diduga, setiba di RSUD Mamuju, dokter memvonis bayi pertama Mujiasih akan segera lahir.

"Dokter mengatakan rencananya istri saya akan melahirkan dengan cara bedah caesar. Namun rencana itu urung dilakukan sebab bayi kami dapat dilahirkan secara normal," ungkap Wahyuddin yang juga karyawan PT Astra Group tersebut.

Bayi yang masih tanpa nama ini lahir dengan berat badan 1,6 kilogram. Yang mengiris hati karena kondisi kulit bayi Mujiasih mengeriput.

Mungkin tidak tahan menahan sakit, bayi yang masih berumur empat hari ini sesekali menangis. Apalagi alat kelamin bayi itu membengkak.

Kondisi alat kelamin bayi Mujiasih memang belum dapat dipastikan. Bayi yang masih berumur empat hari ini seakan memiliki dua alat kelamin, dengan lubang alat kelamin bersusun dua.

Bayi yang saat ini sementara dirawat di ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Mamuju. Sejak empat hari dirawat, bayi mungil harus diberi makan dengan menggunakan selang kecil. (mg6/mba) 

Terkait Korupsi APBD Mamasa - 6 Anggota DPRD Mamasa Diberhentikan

MAMUJU – Enam anggota DPRD Kabupaten Mamasa,Sulawesi Barat, diberhentikan dari jabatannya karena menjadi terdakwa dalam kasus korupsi penggunaan APBD Mamasa 2009.

“Kami menerima putusan pemberhentian dari gubernur pada awal Januari tahun 2012 dan surat keputusan MA pada 17 Maret tahun 2011,” ungkap Ketua DPRD Mamasa, Muhammadiah Mansur di Mamuju, kemarin. Dia menegaskan, pemberhentian enam legislator itu bukan karena usulan dari DPRD tetapi merujuk dari putusan Mahkamah Agung (MA).

Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, sebenarnya yang terlibat dalam kasus korupsi penggunaan APBD itu sebanyak 23 orang,namun yang aktif hanya enam orang sementara 17 orang lainnya tidak terpilih lagi di periode keduanya.Ke enam anggota DPRD Mamasa yang terpaksa diberhentikan itu, AndiAsdar Wahab (PAN),Yohanes Karatong (PDIP), Junaedi dan Aco MMea Amri (PDK),Sudirman (Golkar) dan Ridwan (PBB).

Selain enam anggota DPRD itu,kasus yang sama juga menjerat mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding. Muhammadia mengaku,telah mengoordinasikan masalah itu dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.“ Surat keputusan ini mulai berlaku sejak terbitnya surat MA.Jadi,mulai sekarang, segala hak-hak enam anggota DPRD telah kami cabut,” katanya.

Penegasan tersebut sengaja disampaikan kepada masyarakat agar masalah ini tidak dipolitisir oleh oknum tertentu dan masyarakat harus mengetahui bahwa pemberhentian enam anggota DPRD ini bukan kehendak Ketua DPRD Mamasa tapi dilakukan berdasarkan surat keputusan MA dan keputusan gubernur. Sementara jika hak-hak atau gaji setelah SK tersebut terbit tetap diterima, akan menjadi tugas aparat hukum untuk melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menyebutkan,pihaknya telah mengoordinasikan pengisian jabatan wakil Bupati Mamasa kepada Mendagri sejak empat bulan terakhir. Itu dibuktikan dengan agenda rapat paripurna DPRD Selasa,pekan depan.“Kami targetkan pengisian bupati terpenuhi sebelum akhir Januari ini,”katanya.

Pemilihan Wabup Mamasa akan menggunakan sistem voting pada rapat paripurna yang akan diikuti 19 orang anggota DPRD aktif.“Hanya 19 anggota DPRD dan unsur ketua yang bisa memberikan hak suara pada proses pemilihan wabup nanti,”ujarnya. Saat ini,ada dua nama yang disebut-sebut berpeluang menduduki kursi Wabup Mamasa itu,Ketua Fraksi Golkar DPRD Mamasa Bonggalangi dan mantan anggota DPRD Sulbar, Sakaria Sule.

Keduanya adalah kader Golkar. Pada kasus yang sama,Mendagri Gamawan Fauzi juga telah memberhentikan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding berdasarkan SK No 131.76/846 2011 tertanggal 24 Juni 2011.Pemberhentian tersebut dilakukan Mendagri setelah menerima surat vonis kasasi MA yang menyatakan Obed bersalah dalam kasus korupsi APBD Mamasa di Sekretariat DPRD Mamasa yang merugikan negara Rp1,28 miliar.

Selain memberhentikan Obed Nego Depparinding,Mendagri juga menunjuk Wakil Bupati (Wabup) Mamasa H Ramlan sebagai pelaksana tugas (plt) Bupati Mamasa. abdullah nicolha   

sumber : seputar Indonesia

Terkait Pemalsuan Dokumen dan Kebocoran PAD Mamuju - Dewan Panggil Kepala DPPKD

MAMUJU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju segera memanggil Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Mamuju Amin Jasa atas dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dan pemalsuan dokumen.

Hal itu mengakibatkan PAD Mamuju 2011 hanya terealisasi 50%, yakni dari target Rp31,5 miliar hanya mencapai Rp17 miliar.Pemanggilan yang akan dikemas dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu dijadwalkan pascapenetapan APBD Mamuju 2012 pekan ini. Anggota Komisi II DPRD Mamuju Lalu Syamsul Rijal mengatakan, agenda pertemuan itu akan memfokuskan dugaan dan titik rawan kebocoran, terutama pada sektor galian C dan parkir.

Sejumlah anggota Dewan lain juga mulai mengumpulkan tambahan bukti-bukti terkait dugaan tersebut. Bupati Mamuju Suhardi Duka menegaskan,pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi pegawai atau pejabat yang melanggar dan meminta pejabat di lingkup Pemkab Mamuju lebih transparan.“Meski tidak ada kajian yang dapat membuktikan adanya kebocoran, masalah itu perlu segera dituntaskan,” ungkapnya.

Selain persoalan PAD, Suhardi juga mengungkapkan kasus yang terjadi di Dinas Pertanian Mamuju juga disebabkan pejabat yang bekerja di instansi itu tidak melakukan tugasnya dengan baik.“Salah satu indikasinya pemberian bantuan pada kelompok tani fiktif,”pungkas dia. Kepala DPPKD Mamuju Amin Jasa mengatakan,pihaknya siap memenuhi panggilan Dewan dan mengikuti RDP tersebut.

Menurutnya,rapat tersebut merupakan solusi terbaik menyelesaikan masalah dan menepis kecurigaan terhadap pihak yang diduga membocorkan PAD atau memalsukan dokumen. “Masalah ini memang perlu segera dituntaskan agar semua jelas,” katanya. Diketahui, DPPKD Mamuju menargetkan PAD 2011 sebesar Rp31,5 miliar, tapi yang terealisasi
hanya Rp17 miliar. herman mochtar

sumber : Seputar Indonesia

PemKab dan DPRD kurang harmonis

MAMUJU – Hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sepanjang 2011, dinilai tidak harmonis.

Hal itu diakui Bupati Mamuju Suhardi Duka. Menurutnya, hubungan kerja dengan legislatif terkesan sangat tidak harmonis sehingga perlu dibenahi tahun ini.“Sepanjang 2011, dirasakan cukup tegang dan saling curiga.Kondisi ini perlu diperbaiki pada 2012,” ungkapnya kepada SINDO di Mamuju, kemarin. Kendati demikian, semua persoalan itu dianggap sebuah dinamika dan akan dijadikan sebagai kontrol bagi pemerintahan pada periode keduanya. “Jangan dibawa ke arah negatif. Ini akan menjadi kontrol untuk pemerintah. Hubungan yang terlalu baik juga tidak baik,”katanya.

Ketidakharmonisan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif itu terlihat jelas saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamuju 2012.Pada pembahasan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berjalan alot.Banyak program dan anggaran yang dipangkas dengan alasan program tersebut tidak faktual dan tidak tepat untuk kondisi saat ini.

Dia berharap,kasus yang terjadi di daerah lain di Sulbar tidak terjadi di Mamuju, seperti adanya kolusi antara panitia anggaran dan Badan Anggaran yang mengakibatkan semua mendapat sanksi hukum. “Perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Sepanjang kedua pihak tidak melangkahi kewenangan,”tandasnya. Anggota DPRD Mamuju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hajrul Malik menilai ada kesalahpahaman.

Menurutnya, hubungan legislatif dan eksekutif tetap harmonis. “Itu tidak berdasar, kami tetap harmonis, hanya ada orang tertentu di lingkup SKPD yang mau mancing-mancing, ”tuturnya. Menurutnya,Bupati memiliki grand design dan mimpi besar untuk melakukan transparansi anggaran. Sayang,SKPD tidak bisa mengikuti perubahan itu.“Cara-cara lama dan kuno harus diubah,”paparnya.

Politikus PKS ini mengharapkan bupati mendengar Dewan dengan berdialog dari hati ke hati dan melupakan perbedaan pandangan politik.“2012 adalah tahun harapan untuk bangun Mamuju by system dan melibatkan unsur profesionalisme,” ungkapnya. Hajrul juga mendukung langkah bupati yang telah memutasi pejabat dengan alasan tidak profesional dan tidak patut dipertahankan.

Dia juga menegaskan bupati tidak mudah mendengar pengaduan SKPD tanpa klarifikasi ke Dewan. “Di Dewan itu 70% partai pendukung dan koalisi SDKbisa. Jadi, mestinya lebih banyak bepersepsi sama, jika itu tidak terjadi berarti something wrong. Ada yang harus diperbaiki, yaitu model komunikasi,” tandas Ketua Badan Legislasi Daerah Mamuju ini. herman mochtar 

sumber : Seputar Indonesia

Unsulbar Masuk Prioritas Dikti Tahun Ini

Mamuju -- Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akan dinegerikan tahun ini.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyatakan terdapat sekira 10 PTS se-Indonesia yang siap dialihkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Salah satunya adalah Unsulbar di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. "Ada beberapa perguruan swasta memang yang telah memasukkan, Unsulbar masuk dalam program. Setidaknya ada 10 perguruan yang disiapkan tahun ini," jelas Sekretaris Dirjen Dikti Haris Iskandar, Selasa 10 Januari 2012.

Hal tersebut disampaikan Haris di depan Anggota DPR RI Dapil Sulbar, Ibnu Munzir. Ibnu sengaja mendatangi Dirjen Dikti guna meminta kejelasan perkembangan Unsulbar yang telah diusulkan menjadi PTN.

Menurut Haris Unsulbar juga telah dibahas dalam rapat pimpinan lingkup Kemendikbud di awal tahun ini. "Saya sendiri optimis dengan Unsulbar," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, kerja sama pihak daerah selaku pengusul tetap dibutuhkan untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian. Sebab Unsulbar masih dalam proses pendalaman.

"Mudah-mudahan ada kerjasamanya sehingga bisa tercapai tahun ini. Biasanya penghambat penegerian adalah masalah lahan. Kalau di sulawesi tentu kan tidak," lanjut Haris.

Sementara itu, Ibnu meminta kepada Dikti untuk tetap menyampaikan sekecil apa pun kendala penegerian Unsulbar. Data Unsulbar yang kurang dapat disampaikan agar pihaknya dapat kembali mengingatkan daerah, supaya tidak berlarut-larut.

"Kita berharap jangan di akhir tahun, kalau bisa lebih cepat akan lebih bagus," papar Ibnu Munzir.

Dari hasil pertemuan sore kemarin, Ibnu menyimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara berbagai pihak terkait Unsulbar sebagai penyebab utama lambannya penegerian kampus tersebut.

"Sebenarnya tidak ada soal pelik cuma komunikasi saja yang kurang. Ada 

miskomunikasi antara pihak daerah dan pusat," cetusnya.

Sebagai perwakilan rakyat Sulbar di pusat, Ibnu mengaku siap untuk terus mengawal, termasuk berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI yang menangani bidang pendidikan.

"Sebelumnya, kita belum berani mencampuri, khawatir dibilang sok sibuk. Tapi karena sudah menjadi masalah, sampai mahasiswa demo sehingga saya berkewajiban turun tangan. Unsulbar menjadi tanggung jawab kami juga sebagai wakil rakyat," pungkas Anggota DPR RI dari Golkar ini. (rul/fmc)


Sumber : Fajar Online

Bupati Optimistis Pendapatan Asli Daerah Mamuju 2012 capai 36 Miliar

MAMUJU – Bupati Mamuju Suhardi Duka optimistis target pendapatan asli daerah (PAD) Mamuju 2012 sebesar Rp36 miliar akan tercapai. Demikian juga target pertumbuhan ekonomi sebesar 11% akan bisa diraih Kabupaten Mamuju.

Keyakinan itu dipicu dengan dibentuknya kembali Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas ini tujuh tahun lalu dilebur menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

“Sasaran peningkatan PAD, Dispenda khusus mencari uang, sedangkan DPPKD yang mengurusi uang. Selama ini DPPKD terlalu terlena dengan mengelola keuangan daerah dan kurang melakukan pungutan sehingga terjadi kelemahan dalam meraih PAD,yakni tidak ada penagihan dan bocor. Belum ada bukti kebocoran itu, tapi terindikasi ke arah sana,” tuturnya seusai melantik pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Mamuju, kemarin.

Untuk meraih target itu,pemerintah melakukan mutasi melalui proses pengamatan intensif. Untuk eselon III dilakukan fit and proper test,sementara eselon III harus membuat tulisan ilmiah minimal 15 halaman dengan menggunakan pendekatan SWOT. Proses itu, kata Bupati, bukan untuk mempersulit, tetapi agar lebih awal terlihat kemampuan setiap pejabat. ● herman mochtar 

Sumber : seputar-indonesia.com

Bulog Segera Salurkan Raskin

MAMUJU – Perum Bulog Subdivisi Regional (Subdivre) Mamuju segera menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin) bulan ini. Raskin yang akan disalurkan tersebut sekaligus untuk jatah Januari dan Februari.

”Jadi pada bulan ini kami langsung drop raskin dua bulan sekaligus,”kata Kepala Perum Bulog Subdivre Mamuju Sabaruddin Amrullah,kemarin. Jumlah penerima raskin pada tahun anggaran 2011 mencapai 90.573 rumah tangga sasaran (RTS) dengan pagu beras sebanyak 16.303.140 kilogram (kg).

Jatah Kabupaten Mamuju, jumlah penerima raskin mencapai 25.456 RTS dengan alokasi beras 381.840 kg per bulan, Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 6.056 RTS dengan jumlah pagu beras mencapai 90.840 kg per bulan.

Kuota untuk Kabupaten Polman yang mendapatkan raskin sebanyak 22.210 RTS dengan jatah raskin 333.150 kg per bulan.Kabupaten Mamasa sebanyak 21.155 RTS dengan pagu beras 317.325 kg per bulan, dan Majene dengan jumlah penerima sebanyak 15.696 RTS dengan pagu beras 235.440 kg per bulan. ● ant 

Sumber : seputar-indonesia.com

Aksi demo mahasiswa Unsulbar tidak diprovokatori

Demo Mahasiswa UNSULBAR

Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Kabupaten Majene, dalam sepekan terakhir bukan karena ada provokator yang sengaja menghasut para mahasiswa.

"Demi Allah, kami melakukan aksi unjuk rasa dengan cara menyegel kampus sebagai buntut kekecewaan mahasiswa atas pengelolaan kampus yang tidak beres. Sama sekali tidak ada orang yang melakukan penghasutan untuk melumpuhkan proses perkuliahan di Unsulbar," kata Ketua Tim Negosiator, Muliadi di Mamuju, Sabtu.

Menurutnya, gelombang aksi demonstran mahasiswa Unsulbar yang jumlahnya mencapai 4.000 orang dalam satu pekan terakhir karena mahasiswa ingin melakukan dialog langsung, baik kepada pengelola kampus, khususnya Ketua Yapisbar Sulbar.

"Ada 14 yang menjadi tuntutan para mahasiswa untuk segera ditindaklanjuti Ketua Yapisbar, Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulbar. Minimal beberapa poin itu bisa dipercepat sembari mendorong percepatan penegerian Unsulbar," jelasnya.

Muliadi juga meminta kepada semua pihak untuk meredam isu bahwa gejolak yang terjadi di kampus Unsulbar akibat ada penghasutan dari Universitas Hasanuddin (unhas) Makassar.

"Sekali lagi kami selaku mahasiswa Unsulbar tentu masih mengharap kerjasama Unhas tetap terbangun," Pinta Muliadi.

Pastinya, kata dia, gerakan mahasiwa yang melakukan aksi besar-besaran ini murni dari mahasiswa yang meminta agar ada kejelasan dan transparansi dari pengelolaan kampus.

"Selama ini mahasiswa tidak efektif dalam melaksanakan proses perkuliahan dan berbagai permasalahan proses penegerian Unsulbar," ucapnya.

Karenanya, kata dia, hasil pertemuan dengan Ketua Yapisbar di rujab gubernur ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah sehingga mahasiswa kembali aktif menjalani proses perkuliahan. (ACO/F003)

Editor: B Kunto Wibisono

sumber : Mamuju (ANTARA News)