BPK Diminta Audit Pembangunan Jalan Nasional Sulbar

Mamuju, (@MCN) - Badan Pemeriksa Keuangan diminta melakukan audit kebijakan pembangunan jalan nasional Sulawesi Barat antara Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Majene.

"Jalan nasional yang merupakan jalur trans Sulawesi menghubungkan antara Kabupaten Majene dengan Kota Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sudah mulai rusak dan dikeluhkan pengguna jalan," kata Ketua Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis, di Mamuju, Jumat.

Sehingga kata dia, mencurigakan jalan yang panjangnya lebih dari 100 kilometer tersebut dikerjakan tidak sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya.

Ia mengatakan, jalan poros trans Sulawesi yang menghubungkan antara Kota Mamuju menuju Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, dan khususnya di Kecamatan Malunda dan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene hingga menuju kota Majene, sudah mulai tampak rusak.

"Jalan nasional itu sudah banyak berlobang yang mengganggu arus lalu lintas yang melintas dalam jumlah cukup padat, padahal jalan itu baru dikerjakan tahun lalu,"katanya.

Menurut dia, kerusakan parah juga terjadi di Kecamatan Tammerodo karena jalan sepanjang 500 meter sempat tertimbun longsor, kerusakan parah juga terjadi pada saluran drainasenya yang juga ditutup longsor, sehingga jalan itu diperkirakan akan semakin rusak karena sudah tidak memiliki drainase sebagai saluran pembuang air saat hujan dan jalan itu akan selalu menjadi tempat genangan air.

"Sementara balai jalan nasional yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan itu tidak melakukan perawatan dan justru melakukan pembiaran,"katanya.

Oleh karena itu ia mempertanyakan pekerjaan jalan yang cepat rusak dan tidak dilakukan perawatan itu meski telah dianggarkan mencapai sekitar Rp90 miliar pada tahun 2011 melalui APBN.

"Anggaran jalan nasional itu sudah meliputi penggalian tebing yang rawan longsor pembangunan drainase dan pemeliharaannya, namun sayannya itu tidak tampak dilapangan sehingga jalan cepat rusak,"katanya.

Dia meminta BPK melakukan audit kebijakan terhadap pembangunan jalan nasional tersebut jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran dalam pembangunan jalan itu yang dapat merugikan keuangan negara.

"Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berkomitmen mengawasi pembangunan jalan nasional di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana penyelewengan anggaran yang berujung korupsi, sudah saatnya komitmen itu dijalankan di Sulbar karena dugaan indikasi korupsi itu nampaknya terlihat dilapangan,"katanya.

Kepala Satker Balai Jalan Nasional Wilayah I Sulbar, Ir.H.Romul Parewasi yang akan dimintai tanggapannya mengenai tidak adanya pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak di sepanjang jalan trans sulawesi antara Kabupaten Majene dan Mamuju tersebut tidak bersedia menemui wartawan untuk memberikan tanggapan ketika berusaha ditemui di kantornya. (T.KR-MFH/Y006) 

COPYRIGHT © 2012

sumber  : Antar News

Pembangunan SMIK Sulbar Butuh Rp40 Miliar

Mamuju,(@MCN) - Pembangunan Sekolah Menengah Industri Kakao (SMIK) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, membutuhkan anggaran hingga Rp40 miliar.

"Sejak tahun 2011 kita telah melaksanakan pembangunan SMIK dengan luas lahan delapan hektare di daerah Tasiu, Kecamatan Kalukku. Pembangunan gedung ini dilaksanakan secara bertahap yang diperkirakan rampung pada 2014,"kata kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulbar, H.Jamil Barambangi di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, untuk tahun ini pemerintah provinsi Sulbar kembali menyiapkan anggaran Rp4 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012.

"Pembangunan gedung SMIK ini memang membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Infrastruktur gedung saja menghabiskan lahan seluas tiga hektare dan lima hektare lahan untuk labolatorium, sarana olahraga, aula dan masjid termasuk asrama siswa,"katanya.

Jamil mengatakan, proses pembelajaran pada sekolah SMIK tidak sama dengan sekolah umum lainnya.

"Nanti pada saat penerimaan siswa baru akan kita batasi sesuai dengan kondisi yang ada. Apalagi, siswa dan guru pengajar nantinya akan kita asramakan di lingkungan sekolah itu sendiri,"kata dia.

Karenanya, penerimaan siswa akan dibatasi sesuai dengan daya tampung asrama dan ruang belajar di SMIK.

Ia mengatakan, pada tahun ini pemprov Sulbar telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses perampungan pembangunan gedung.

"Kemanpuan APBD kita sangat terbatas. Makanya, kita mengharapkan ada dukungan anggaran pusat sehingga SMIK bisa dipercepat dari apa yang telah ditargetkan,"katanya.

Jamil yang juga mantan Ketua KPU Sulbar ini mengatakan, gagasan pembangunan SMIK ini untuk mendukung program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.

"Gagasan pembangunan SMIK ini berangkat dari program gernas yang menjadi ikon pemprov Sulbar. Sekolah ini akan menonjolkan pengembangan industri pertanian kakao,"katanya.

Ia menambahkan, pemprov Sulbar sudah lama ingin memprogramkan pembangunan sekolah kejuruan yang mengembangkan pengetahuan peserta didik berbasis lokal yakni dengan membangun sekolah SMK yang mengajarkan mengenai potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini.

"SMIK ini sangat penting agar sumber daya manusia di daerah ini dapat lebih baik dalam mengelola kekayaan alam yang cukup melimpah, yang ada di daerah ini dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan,"pungkasnya. (T.KR-ACO/S016) 

COPYRIGHT © 2012.

Sumber : Antar News

                                                                          

Unsulbar Masuk Prioritas Dikti Tahun Ini

Mamuju -- Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akan dinegerikan tahun ini.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyatakan terdapat sekira 10 PTS se-Indonesia yang siap dialihkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Salah satunya adalah Unsulbar di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. "Ada beberapa perguruan swasta memang yang telah memasukkan, Unsulbar masuk dalam program. Setidaknya ada 10 perguruan yang disiapkan tahun ini," jelas Sekretaris Dirjen Dikti Haris Iskandar, Selasa 10 Januari 2012.

Hal tersebut disampaikan Haris di depan Anggota DPR RI Dapil Sulbar, Ibnu Munzir. Ibnu sengaja mendatangi Dirjen Dikti guna meminta kejelasan perkembangan Unsulbar yang telah diusulkan menjadi PTN.

Menurut Haris Unsulbar juga telah dibahas dalam rapat pimpinan lingkup Kemendikbud di awal tahun ini. "Saya sendiri optimis dengan Unsulbar," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, kerja sama pihak daerah selaku pengusul tetap dibutuhkan untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian. Sebab Unsulbar masih dalam proses pendalaman.

"Mudah-mudahan ada kerjasamanya sehingga bisa tercapai tahun ini. Biasanya penghambat penegerian adalah masalah lahan. Kalau di sulawesi tentu kan tidak," lanjut Haris.

Sementara itu, Ibnu meminta kepada Dikti untuk tetap menyampaikan sekecil apa pun kendala penegerian Unsulbar. Data Unsulbar yang kurang dapat disampaikan agar pihaknya dapat kembali mengingatkan daerah, supaya tidak berlarut-larut.

"Kita berharap jangan di akhir tahun, kalau bisa lebih cepat akan lebih bagus," papar Ibnu Munzir.

Dari hasil pertemuan sore kemarin, Ibnu menyimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara berbagai pihak terkait Unsulbar sebagai penyebab utama lambannya penegerian kampus tersebut.

"Sebenarnya tidak ada soal pelik cuma komunikasi saja yang kurang. Ada 

miskomunikasi antara pihak daerah dan pusat," cetusnya.

Sebagai perwakilan rakyat Sulbar di pusat, Ibnu mengaku siap untuk terus mengawal, termasuk berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI yang menangani bidang pendidikan.

"Sebelumnya, kita belum berani mencampuri, khawatir dibilang sok sibuk. Tapi karena sudah menjadi masalah, sampai mahasiswa demo sehingga saya berkewajiban turun tangan. Unsulbar menjadi tanggung jawab kami juga sebagai wakil rakyat," pungkas Anggota DPR RI dari Golkar ini. (rul/fmc)


Sumber : Fajar Online

Aksi demo mahasiswa Unsulbar tidak diprovokatori

Demo Mahasiswa UNSULBAR

Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Kabupaten Majene, dalam sepekan terakhir bukan karena ada provokator yang sengaja menghasut para mahasiswa.

"Demi Allah, kami melakukan aksi unjuk rasa dengan cara menyegel kampus sebagai buntut kekecewaan mahasiswa atas pengelolaan kampus yang tidak beres. Sama sekali tidak ada orang yang melakukan penghasutan untuk melumpuhkan proses perkuliahan di Unsulbar," kata Ketua Tim Negosiator, Muliadi di Mamuju, Sabtu.

Menurutnya, gelombang aksi demonstran mahasiswa Unsulbar yang jumlahnya mencapai 4.000 orang dalam satu pekan terakhir karena mahasiswa ingin melakukan dialog langsung, baik kepada pengelola kampus, khususnya Ketua Yapisbar Sulbar.

"Ada 14 yang menjadi tuntutan para mahasiswa untuk segera ditindaklanjuti Ketua Yapisbar, Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulbar. Minimal beberapa poin itu bisa dipercepat sembari mendorong percepatan penegerian Unsulbar," jelasnya.

Muliadi juga meminta kepada semua pihak untuk meredam isu bahwa gejolak yang terjadi di kampus Unsulbar akibat ada penghasutan dari Universitas Hasanuddin (unhas) Makassar.

"Sekali lagi kami selaku mahasiswa Unsulbar tentu masih mengharap kerjasama Unhas tetap terbangun," Pinta Muliadi.

Pastinya, kata dia, gerakan mahasiwa yang melakukan aksi besar-besaran ini murni dari mahasiswa yang meminta agar ada kejelasan dan transparansi dari pengelolaan kampus.

"Selama ini mahasiswa tidak efektif dalam melaksanakan proses perkuliahan dan berbagai permasalahan proses penegerian Unsulbar," ucapnya.

Karenanya, kata dia, hasil pertemuan dengan Ketua Yapisbar di rujab gubernur ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah sehingga mahasiswa kembali aktif menjalani proses perkuliahan. (ACO/F003)

Editor: B Kunto Wibisono

sumber : Mamuju (ANTARA News)

Mahasiswa Unsulbar Sampaikan 14 Tuntutan ke Pemerintah

Kampus UNSULBAR

Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menyambangi Ketua Yapisbar, Anwar Adnan Saleh dengan menyampaikan 14 tuntutan untuk menjadi perhatian pemerintah.

"Kami ke Mamuju ingin berdialog dengan Ketua Yapisbar Anwar Adnan Saleh yang juga Gubernur Sulbar. Kedatangan kami tak lain untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan 4.000 mahasiswa Unsulbar," kata Ketua Tim Negosiator, Muliadi saat berada di Mamuju, Sabtu.

Menurutnya, sebanyak 14 yang menjadi desakan mahasiswa untuk segera diperhatikan baik kepada Ketua Yapisbar maupun pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.

Apabila beberapa poin penting tidak ada tindaklanjutnya, kata dia, maka kampus Unsulbar yang disegel sejak sepekan terakhir sebagai bentuk kekecewaan akan tetap berlanjut.

"Mahasiswa menghendaki agar segera dilakukan dialog akademik untuk mencari solusi yang tepat terkait 14 tuntutan mahasiswa," kata dia.

Dari sekian tuntutan tersebut, kata dia, beberapa diantaranya adalah meminta kepada ketua Yapisbar untuk segera melakukan dialog akademik dengan menghadirkan semua pengurus Yapisbar, wujudkan proses perkuliahan yang efektif, negerikan secepatnya Unsulbar, pembangunan sarana infrastruktur sarana dan prasarana perkuliahan.

Kemudian kata dia, penyelesaian pembebasan lahan seluas dua hektare yang berada di lingkungan rektorat, bus kampus harus berada di kampus, akreditasikan secepatnya semua jurusan di Unsulbar, fakultas hukum dan fakultas pendidikan segera diterbitkan operasionalnya, struktur Yapisbar diperbaiki, transparansi keuangan SPP mahasiswa Unsulbar serta dana bantuan Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene, meminta tanggungjawab Kopertis wilayah IX Makassar dalam penyelenggaraan fakultas hukum dan pendidikan Unsulbar yang tak punya izin operasional dan beberapa tuntutan lainnya.

"Yang paling terpenting agar seluruh pengurus dan pengelola melakukan dialog akademik. Ini merupakan tuntutan dari 4.000 mahasiswa Unsulbar sehingga dilakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Majene," kata dia.

Olehnya itu kata dia, mahasiswa meminta agar dari 14 tuntutan ini beberapa poin segera ditindaklanjuti sembari menuntaskan beberapa poin untuk menegerikan Unsulbar.

"Banyak hal yang membuat kegelisahan mahasiswa khususnya akreditasi jurusan yang ada di Unsulbar. Selama ini yang terakreditasi hanya jurusan Kesehatan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh selaku ketua Yapisbar mengatakan, merasa bersyukur karena telah bisa bertatap muka 20 orang mahasiswa yang menjadi perwakilan 4.000 mahasiswa Unsulbar.

Ia mengatakan, upaya yang dilakukan selama ini untuk menjadikan Unsulbar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah dilaksanakan.

"Perlu diketahui selama ini kami telah mengundang komisi X DPR RI untuk melihat persiapan penegerian Unsulbar," kata dia.

Selain itu kata dia, pada awal tahun 2011 telah mengundang Wapres Boediono dan Mendikbud M Nuh untuk datang ke Majene.

"Saat itu Wapres telah berjanji akan segera menjadikan Unsulbar sebagai PTN. Namun ada beberapa kendala sehingga penegerian Unsulbar tidak terealisasi di tahun 2011,"kata dia.

Namun begitu, kata dia, para mahasiswa diharapkan tetap bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan sembari dilaksanakan pendalaman atas berbagai masalah yang ada di kampus.

"Kami akan melakukan pertemuan sekaligus melakukan evaluasi secara menyeluruh di kampus Unsulbar," kata Anwar.(Iwn/Ant)

Sumber : sekitarsulawesi

Gubernur : Unsulbar Sedang Dalam Proses Menjadi PTN

Gubernur Sul-Bar Anwar Adnan Saleh

Gubernur Sulawesi Barat menyatakan, Universitas Sulawesi Barat sedang dalam proses menjadi perguruan tinggi negeri.

"Proses penegrian Unsulbar sudah berjalan di tingkat pusat, dan pada Maret 2011 status Unsulbar diharapkan resmi menjadi PTN," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh saat menerima utusan mahasiswa pengunjuk rasa di kampus Unsulbar di rumah jabatan Gubernur Sulbar di Mamuju, Sabtu.

Sebelumnya mahasiswa Unsulbar melakukan unjuk rasa di kampus mereka selama lima hari berturut-turut dengan menyegel kampus yang mengakibatkan aktivitas perkuliahan di kampus yang terletak di Kabupaten Majene itu terhenti.
Dalam aksinya itu mahasiswa menuntut kampus mereka dinegerikan serta menuntut pengelolaan keuangan di kampus Unsulbar yang dinaungi pengelola yayasan dilakukan dengan transparan, kemudian menuntut manajemen perkuliahan dimaksimalkan.
Gubernur menjelaskan bahwa proses penegrian Unsulbar telah berlangsung di tingkat pusat dan segera lahir keputusan presiden (Kepres) mengenai penegrian Unsulbar.
"Segala bentuk upaya dan kerja keras pemerintah di Sulbar telah dilakukan dalam rangka menegrikan Unsulbar menjadi PTN, pertama Komisi X DPR-RI sudah didatangkan ke Sulbar pada 2010, untuk meninjau kelayakan Unsulbar menjadi kampus negeri, hasilnya DPR-RI setuju," katanya.
Bukan hanya itu Pemerintah Sulbar juga telah mendatangkan Wakil Presiden (Wapres) Boediono, dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) ke Sulbar pada Februari 2011 untuk menyetujui penegrian Unsulbar, dan Wapres menyetujuinya.
"Saat itu pemerintah Sulbar memberikan dokumen mengenai upaya penegrian Unsulbar dan Wapres menerimanya dan dokumen itu telah dirapatkan di Istana Wapres agar Unsulbar dapat menjadi PTN pada April 2011, hanya saja kendala saat itu lahan Unsulbar belum disertifikasi untuk dibebaskan," katanya.
Namun setelah lahan sekitar 30 hektare untuk Unsulbar di Majene disertifikasi, tidak ada lagi masalah dan tim penilai dari Mendiknas yang juga berkunjung ke Sulbar untuk meninjau kelayakan Unsulbar menjadi kampus negeri pada Desember 2011 menyatakan tidak ada lagi masalah dengan Unsulbar untuk menjadi PTN.
"Dan kini hanya menunggu Kepres tentang penegrian Unsulbar karena untuk melahirkan itu butuh proses melalui Menteri Sekertaris Negara, Mendiknas, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara," katanya.
Oleh karena itu ia meminta mahasiswa Unsulbar dapat bersabar menunggu proses itu berjalan, yang diperkirakan selesai Maret 2011.
"Jadi kami minta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi karena segala upaya telah dilakukan pemerintah Sulbar untuk menjadikan Unsulbar menjadi kampus negeri," katanya.(Iwn/Ant)

Suber : seputarsulawesi.com

Universitas Sulawesi Barat Disegel Mahasiswa

Penyegelan kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Kabupaten Majene oleh ratusan mahasiswa Unsulbar telah memasuki hari ketiga, penyegelan akan tetap dilakukan hingga permintaan mahasiswa dipenuhi pihak kampus.

Koordinator aksi penyegelan kampus, Firman di Majene, Rabu, menyatakan, penyegelan dilakukan agar tuntutan mahasiswa segera dipenuhi oleh pihak kampus.
Dia mengaku akan tetap menduduki dan menyegel kampus hingga tuntutan mereka dipenuhi pengelola kampus.

"Kami ingin meminta kejelasan pihak kampus yang telah menjanjikan kepada seluruh mahasiswa untuk mengalihkan Unsulbar menjadi kampus negeri. Janji tersebut telah lama disampaikan akan dipenuhi, namun hingga saat ini tidak ada upaya maupun tindakan nyata yang dilakukan," ungkapnya.

Selain tuntutan itu, dia mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini dialami oleh mahasiswa, di antaranya adalah proses perkuliahan yang tidak pernah jelas.

Dia menjelaskan, Unsulbar belum memiliki tenaga pengajar yang cukup memadai untuk menanggulangi jadwal kuliah seluruh mahasiswanya.

Masalah akreditasi juga menjadi penekanan. Firman mengaku, dari sembilan fakultas dan 17 jurusan di kampus tersebut, hanya ada satu jurusan yang memiliki akreditasi dari Dirjen Pendidikan Tingkat Tinggi (Dikti) yaitu jurusan D3 keperawatan.

"Itupun, jurusan D3 keperawatan telah mendapat akreditasi sebelum Unsulbar didirikan. Setelah Unsulbar didirikan, barulah jurusan tersebut dikonversi dan tergabung dalam kampus yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan prguruan tinggi negeri pertama di Sulbar itu," terangnya.

Menurut dia, masalah utama yang juga perlu mendapat perhatian adalah sistem pengelolaan keuangan sebab seluruh pembiayaan kampus bersumber dari pembayaran mahasiswa. Salah satu ketidakjelasan adalah biaya praktek sebesar Rp150.000 per mahasiswa, namun sejumlah mahasiswa menganggap bahwa pihak kampus tidak pernah sekalipun menyelenggarakan praktek.

"Sesuai pendataan jumlah mahasiswa yang telah membayar biaya praktek sebanyak 3.521 orang dan setiap semester dibebankan biaya Rp150 ribu. Total anggaran yang tidak jelas penggunaan serta alokasinya sekitar Rp1 miliar lebih dan hal itu perlu penjelasan," ujarnya.

Firman mengaku, masih banyak masalah pengelolaan keuangan kampus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pihak kampus sehingga mahasiswa akan tetap melakukan penyegelan hingga pihak kampus mempertanggungjawabkan dan menuruti permintaannya.

Selama tiga hari penyegelan, tidak ada satupun kegiatan mahasiswa yang dijalankan, termasuk proses belajar mengajar sebab seluruh ruangan dan pintu masuk kampus tersebut ditutup ratusan demonstran.

Sementara, mahasiswa Unasman, Amiruddin mengatakan, pihak kampus harus segera mempertanggungjawabkan tuntutan ratusan demonstran agar proses perkuliahan bisa kembali dilanjutkan sebab dengan penyegelan ini mahasiswa yang telah membayar biaya kuliah merasa kecewa tidak mendapatkan haknya.

Redaktur: taufik rachman

Sumber: antara

STMIK AMIKOM