Universitas Sulawesi Barat Disegel Mahasiswa

Penyegelan kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Kabupaten Majene oleh ratusan mahasiswa Unsulbar telah memasuki hari ketiga, penyegelan akan tetap dilakukan hingga permintaan mahasiswa dipenuhi pihak kampus.

Koordinator aksi penyegelan kampus, Firman di Majene, Rabu, menyatakan, penyegelan dilakukan agar tuntutan mahasiswa segera dipenuhi oleh pihak kampus.
Dia mengaku akan tetap menduduki dan menyegel kampus hingga tuntutan mereka dipenuhi pengelola kampus.

"Kami ingin meminta kejelasan pihak kampus yang telah menjanjikan kepada seluruh mahasiswa untuk mengalihkan Unsulbar menjadi kampus negeri. Janji tersebut telah lama disampaikan akan dipenuhi, namun hingga saat ini tidak ada upaya maupun tindakan nyata yang dilakukan," ungkapnya.

Selain tuntutan itu, dia mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini dialami oleh mahasiswa, di antaranya adalah proses perkuliahan yang tidak pernah jelas.

Dia menjelaskan, Unsulbar belum memiliki tenaga pengajar yang cukup memadai untuk menanggulangi jadwal kuliah seluruh mahasiswanya.

Masalah akreditasi juga menjadi penekanan. Firman mengaku, dari sembilan fakultas dan 17 jurusan di kampus tersebut, hanya ada satu jurusan yang memiliki akreditasi dari Dirjen Pendidikan Tingkat Tinggi (Dikti) yaitu jurusan D3 keperawatan.

"Itupun, jurusan D3 keperawatan telah mendapat akreditasi sebelum Unsulbar didirikan. Setelah Unsulbar didirikan, barulah jurusan tersebut dikonversi dan tergabung dalam kampus yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan prguruan tinggi negeri pertama di Sulbar itu," terangnya.

Menurut dia, masalah utama yang juga perlu mendapat perhatian adalah sistem pengelolaan keuangan sebab seluruh pembiayaan kampus bersumber dari pembayaran mahasiswa. Salah satu ketidakjelasan adalah biaya praktek sebesar Rp150.000 per mahasiswa, namun sejumlah mahasiswa menganggap bahwa pihak kampus tidak pernah sekalipun menyelenggarakan praktek.

"Sesuai pendataan jumlah mahasiswa yang telah membayar biaya praktek sebanyak 3.521 orang dan setiap semester dibebankan biaya Rp150 ribu. Total anggaran yang tidak jelas penggunaan serta alokasinya sekitar Rp1 miliar lebih dan hal itu perlu penjelasan," ujarnya.

Firman mengaku, masih banyak masalah pengelolaan keuangan kampus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pihak kampus sehingga mahasiswa akan tetap melakukan penyegelan hingga pihak kampus mempertanggungjawabkan dan menuruti permintaannya.

Selama tiga hari penyegelan, tidak ada satupun kegiatan mahasiswa yang dijalankan, termasuk proses belajar mengajar sebab seluruh ruangan dan pintu masuk kampus tersebut ditutup ratusan demonstran.

Sementara, mahasiswa Unasman, Amiruddin mengatakan, pihak kampus harus segera mempertanggungjawabkan tuntutan ratusan demonstran agar proses perkuliahan bisa kembali dilanjutkan sebab dengan penyegelan ini mahasiswa yang telah membayar biaya kuliah merasa kecewa tidak mendapatkan haknya.

Redaktur: taufik rachman

Sumber: antara

STMIK AMIKOM

Personel Lanal Mamuju Sita 32 Ton Bahan Peledak Ikan

Mamuju – Jajaran Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menyita 34.245 kg atau 32 ton bahan kimia siap pakai untuk digunakan sebagai bahan peladak bom ikan yang biasa digunakan nelayan.

Penyitaan bahan kimia tersebut, menurut keterangan Kepala Dinas Penerangan Lantamal VI, Mayor Laut Darmawangsah, terjadi di pelabuhan penyebrangan Kabupaten Mamuju dengan menggunakan tujuh unit mobil truk, Kamis (28/12/2011) sekitaar pukul 07.00 Wita.

“Berdasarkan informasi anggota di lapangan, barang bukti yang berhasil diamankan berupa pupuk jenis Potassium Chloride dan Barite 40 SX. Bahan baku ini biasanya digunakan para nelayan untuk menangkap ikan,” terang Darmawangsah, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (30/12/2011).

Dia menjelaskan, bahan kimia tersebut rencananya akan dikirim ke Banjarmasin, Kalimantan Timur, melalui jalur laut, namun berhasil digagalkan TNI AL.

Sementara, para sopir truk tersebut dibawa ke Pos Kesatuan Polisi Pengamanan Pantai Mamuju untuk diproses lebih lanjut.

Di tempat berbeda, di perairan Bulukumba-Selayar telah terjadi kecelakaan laut, dimana Kapal KM Fajar GT 15 dari Bulukumba tujuan Selayar mengalami kebakaran. Namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.


Sumber : tribun news

Cadangan Batubara Mamuju Diprediksi 2,5 Juta Ton

MAMUJU- PT Mandiri Dondang Coal yang saat ini melakukan tahap eksplorasi meyakini cadangan batubara yang ada di perut bumi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, diprediksi mencapai 2,5 juta ton dengan asumsi dari 3.000 hektare luas areal yang akan digarap.

Hal ini disampaikan langsung ketua tim penyusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Tambang Batubara, Dr. Achmad Patoni di Mamuju, Senin (2/1).

Menurutnya, potensi tambang batubara terbesar terdapat di Kalimantan dan terbesar kedua terdapat di Sulbar.

Ia menyampaikan, cadangan batubara yang saat ini tengah dilakukan tahap eksplorasi di Kabupaten Mamuju memiliki potensi hingga 2,5 juta ton dengan luas areal pertambangan sebanyak 3.000 hektare dengan ketebalan sekitar 0,25 meter.

"Tambang batubara yang ada di Mamuju lebih dalam sehingga harus dilakukan penggalian sekitar antara 10 hingga 20 meter. Tidak seperti potensi tambang yang ada di daerah lain yang memiliki ketebalan lebih sedikit dibandingkan di Mamuju,"ungkapnya.

Namun demikian, kata dia, sebelum cadangan batubara digarap maka terlebih dahulu dilakukan analisis dampak lingkungan.

Ia menyampaikan, tambang batubara menjadi salah satu energi alternatif pengganti minyak dan gas.

"Batubara salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi bahan baku alternatif pengganti migas kebutuhan industri PLTU,"kata dia.

Olehnya itu kata dia, cadangan migas yang ada di Mamuju ini diharapkan bisa tergarap sehingga menjadi aset untuk kepentingan daerah dan negara.

Dia menambahkan, potensi tambang batubara yang ada di Mamuju ini jelas akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap daerah termasuk mampu mengurangi angka pengangguran.

"Jika tambang batubara beroperasi maka ribuan tenaga kerja akan terserap oleh perusahaan yang akan melakukan ekploitasi,"ungkap Achmad.

Sumber : investor dayli

Penetapan APBD Mamuju Telat Lagi

Target DPRD Mamuju menetapkan APBD TA 2012 di akhir tahun ternyata meleset. Untuk kesekian kalinya, penetapan APBD Mamuju menyeberang pada tahun berjalan.Anggota DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, mengaku jika pihaknya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Dia mengatakan, anggota DPRD telah melakukan kajian siang dan malam untuk membahas APBD tersebut."Apa boleh buat, APBD belum bisa disahkan pada akhir tahun karena eksekutif tidak mencantumkan DPAL (dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan, red) dalam batang tubuh APBD. Eksekutif harus memasukkan dulu DPAL," ujar Lalu, di kantornya, Senin, 2 Januari.

Menurut Lalu, DPRD harus terlebih dahulu mengetahui berapa sisa kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan juga di bendahara setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Kalau DPAL masuk, kami perkirakan terjadi defisit sebesar Rp40 miliar," ungkapnya.

Lalu juga mengatakan, ada sejumlah SKPD yang merasa kecewa anggarannya dipangkas. Namun, menurutnya, DPRD tidak akan memangkas program-program yang memang sudah rasional. "Yang

kita pangkas itu adalah program yang tidak rasional. Kita juga temukan, ada program di suatu SKPD yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, yang seperti itulah kami hilangkan," tegasnya.

Dilain pihak, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju, Hamzah Sula yang

ditemui di ruang kerjanya enggan mengomentari soal terlambatnya penetapan APBD. "Saya berpuasa

berkomentar. Saya takut apabila saya berkomentar, terjadi polemik. Untuk lebih jelasnya, silakan temui

Asisten II," kata Hamzah.Sementara itu, Asisten II Pemkab Mamuju, Adrian Haruna, mengaku jika saat ini eksekutif sementara merampungkan DPAL yang dimaksud DPRD. "SKPD memang telah memasukkan DPAL-nya dan saat ini DPAL itu masih dalam perbaikan," aku Adrian.

Menurut Adrian, seandainya DPRD mau menerima DPAL secara global, maka struktur APBD bisa cepat selesai. Namun, kata Adrian, legislatif menginginkan DPAL dirinci satu persatu. "Inilah yang memakan waktu lama," tutur Adrian.

Sumber : fajar online

Sulbar anggarkan Rp17 miliar bangun jalan

MAMUJU: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menganggarkan Rp17 miliar dana pembangunan jalan tingkat provinsi pada tahun 2012.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar Ramli Hamid di Mamuju, hari ini mengatakan pada 2012 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp17 miliar membangun jalan tingkat Provinsi di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamasa.
Dia mengatakan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp17 miliar itu bersumber dari dana alokasi khusus APBD Sulbar tahun 2012.
Menurut dia, anggaran itu akan digunakan membangun jalan di antaranya dari Kecamatan Mambi menuju Kecamatan Salubatu, Kabupaten Mamasa.
Kemudian juga dialokasikan untuk membangun jalan dari Kecamatan Malabo menuju Kota Mamasa serta jalan dari Kecamatan Matanga menuju Kota Mamasa.
Selain itu jalan dari Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman menuju Kecamatan Tabone, Kabupaten Mamasa.
Ramli mengatakan pemerintah di Sulbar memprioritaskan pembangunan jalan di Kabupaten Mamasa, karena jalan di kabupaten yang berjarak sekitar 300 kilometer dari Kota Mamuju ibu kota Provinsi Sulbar itu sangat tidak memadai.
“Masyarakat Mamasa yang daerahnya terletak di atas gunung selama ini kesulitan melaksanakan aktivitas ekonomi, karena jalan di daerah penghasil kopi itu tidak memadai,” katanya.
Dia berharap jalan yang akan dibangun di kabupaten yang berpenduduk sekitar 100 jiwa itu, dapat mendorong ekonomi daerah dan memudahkan masuknya investasi khususnya di bidang pariwisata, karena Mamasa telah ditetapkan menjadi destinasi wisata di Sulbar.

Mahasiswa Segel Kampus Unsulbar

Kecewa Lambatnya Proses Penegerian 


MAJENE, -- Ratusan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Majene melakukan  unjuk rasa di halaman rektorat kampus, Minggu, 1 Januari. Aksi itu mereka lakukan karena kecewa atas janji penegerian Unsulbar yang sampai saat ini belum jelas.
Selain berorasi secara bergantian, mahasiswa bahkan menyegel kampus. Tidak hanya itu, mereka juga
menyegel mess rumah dosen.
"Kami sudah berulangkali dijanji pengelola dan Pemerintah Provinsi Sulbar bahwa Unsulbar akan jadi negeri. Tapi sampai akhir tahun, status Unsulbar justru makin tak jelas. Lebih 4.000 mahasiswa Unsulbar kini resah akibat ketidakjelasan status itu," teriak Muhktar Aco, saat berorasi.
 
Kendati hari libur tahun baru, namun sejak pagi, ratusan mahasiswa Unsulbar sudah memenuhi halaman rektorat dan jalan-jalan di sekitar kampus Unsulbar. Tanpa dikomando, ratusan mahasiwa itu kemudian bergerak masuk ke dalam kelas dan mengeluarkan semua kursi.

Kursi ini kemudian ditumpuk di depan kelas untuk menyegel ruang kelas dan pintu kantor rekotarat. Sebagian kursi lainnya tampak ada yang dipasang sebagai barikade di jalan. Beberapa kursi lainnya dibuang ke dalam selokan di depan kampus.

Usai menyegel kelas dan kantor rektorat, mahasiswa yang tidak bertemu dengan satupun pengelola dan dosen, kemudian bergerak ke mess Unsulbar. Di tempat ini, mahasiswa juga menyegel pintu-pintu dan membakar sejumlah atribut kampus yang ditemukan di sekitar mess.

Menurut Mukhtar, mahasiswa marah karena sudah sekian lama menunggu janji kejelasan status, termasuk janji pemerintah dan pengelola bahwa sebelum ayam berkokok di tahun 2012, Unsulbar menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti. Apalagi ini bukan hanya soal penegerian, tapi juga soal pengelolaan akademik, kegiatan perkuliahan belum pernah efektif berlangsung. Kami kuliah biasa di gedung sekolah atau di kantor terminal,” sesal mahasiswa lainnya, Rizal.

Dalam aksinya ini, mahasiswa bahkan sempat menampilkan aksi teaterikal berupaya ayam jago yang berjas almamater Unsulbar yang diminta berkokok agar Unsulbar segera menjadi PTN. "Katanya kalau ayam berkokok di tahun 2012, Unsulbar sudah akan jadi negeri. Tapi malah sebaliknya, kami dapat kabar  kalau proses penegerian Unsulbar terkatung-katung," tambah Mukhtar.

Unsulbar menjadi harapan warga di Sulbar untuk menjadi PTN pertama di provinsi termuda tersebut. Pasalnya hingga saat ini, belum ada PTN di Sulbar. Mahasiswa yang ingin berkuliah di PTN harus ke Makassar, Sulsel atau Palu, Sulteng.

Lambatnya proses penegerian Unsulbar tersebut sangat disayangkan DPRD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin mengatakan, gubernur, anggota DPD, DPR, Bupati Majene dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsulbar serta pihak terkait harus mendesak Kemendikbud agar mempercepat proses penegerian tersebut.

"Sebaiknya kita sama-sama ke Jakarta mengurus masalah ini (penegerian Unsulbar, red). Kita harus menagih janji Wakil Presiden, Boediono saat berkunjung ke daerah ini. Saat itu, wapres berjanji Unsulbar akan dijadikan PTN paling lambat akhir November," sesal Arifin. (Faristanto)

sumber : www.fajar.co.id

Penetapan APBD Mamuju Telat Lagi

Ilustrasi

MAMUJU, -- Target DPRD Mamuju menetapkan APBD TA 2012 di akhir tahun ternyata meleset. Untuk kesekian kalinya, penetapan APBD Mamuju menyeberang pada tahun berjalan.Anggota DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, mengaku jika pihaknya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Dia mengatakan, anggota DPRD telah melakukan kajian siang dan malam untuk membahas APBD tersebut."Apa boleh buat, APBD belum bisa disahkan pada akhir tahun karena eksekutif tidak mencantumkan DPAL (dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan, red) dalam batang tubuh APBD. Eksekutif harus memasukkan dulu DPAL," ujar Lalu, di kantornya, Senin, 2 Januari.

Menurut Lalu, DPRD harus terlebih dahulu mengetahui berapa sisa kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan juga di bendahara setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Kalau DPAL masuk, kami perkirakan terjadi defisit sebesar Rp40 miliar," ungkapnya.

Lalu juga mengatakan, ada sejumlah SKPD yang merasa kecewa anggarannya dipangkas. Namun, menurutnya, DPRD tidak akan memangkas program-program yang memang sudah rasional. "Yang

kita pangkas itu adalah program yang tidak rasional. Kita juga temukan, ada program di suatu SKPD yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, yang seperti itulah kami hilangkan," tegasnya.

Dilain pihak, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju, Hamzah Sula yang

ditemui di ruang kerjanya enggan mengomentari soal terlambatnya penetapan APBD. "Saya berpuasa

berkomentar. Saya takut apabila saya berkomentar, terjadi polemik. Untuk lebih jelasnya, silakan temui

Asisten II," kata Hamzah.Sementara itu, Asisten II Pemkab Mamuju, Adrian Haruna, mengaku jika saat ini eksekutif sementara merampungkan DPAL yang dimaksud DPRD. "SKPD memang telah memasukkan DPAL-nya dan saat ini DPAL itu masih dalam perbaikan," aku Adrian.

Menurut Adrian, seandainya DPRD mau menerima DPAL secara global, maka struktur APBD bisa cepat selesai. Namun, kata Adrian, legislatif menginginkan DPAL dirinci satu persatu. "Inilah yang memakan waktu lama," tutur Adrian. (*)
sumber : www.fajar.co.id