Keyakinan itu dipicu dengan dibentuknya kembali Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas ini tujuh tahun lalu dilebur menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).
“Sasaran peningkatan PAD, Dispenda khusus mencari uang, sedangkan DPPKD yang mengurusi uang. Selama ini DPPKD terlalu terlena dengan mengelola keuangan daerah dan kurang melakukan pungutan sehingga terjadi kelemahan dalam meraih PAD,yakni tidak ada penagihan dan bocor. Belum ada bukti kebocoran itu, tapi terindikasi ke arah sana,” tuturnya seusai melantik pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Mamuju, kemarin.
Untuk meraih target itu,pemerintah melakukan mutasi melalui proses pengamatan intensif. Untuk eselon III dilakukan fit and proper test,sementara eselon III harus membuat tulisan ilmiah minimal 15 halaman dengan menggunakan pendekatan SWOT. Proses itu, kata Bupati, bukan untuk mempersulit, tetapi agar lebih awal terlihat kemampuan setiap pejabat. ● herman mochtar
Sumber : seputar-indonesia.com
