 |
| Ilustrasi |
Beberapa item program kerja di Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Mamuju, belum ditender hingga akhir TA 2011.
Total program tersebut, nilai anggarannya mencapai Rp64 miliar.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan Pababari, menumpuknya beberapa item program di ULP Mamuju dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah ini. Dia mengatakan, Bupati Mamuju harus mengevaluasi kinerja ULP.
"Umur ULP memang masih sangat muda. Jadi orang-orang yang ada di sana (ULP, red) masih membutuhkan pembinaan karena sumber daya manusianya masih rendah," ujarnya.
Menurut Irwan, selain masih rendahnya sumber daya manusia, ULP Mamuju juga belum didukung
fasilitas memadai. Dengan demikian, kata Irwan, pimpinan pemerintah dalam hal ini bupati harus mengambil kebijakan terkait pengaturan paket yang dapat dilelang ULP.
"Dalam pemandangan umum fraksi, kami sudah sampaikan rekomendasi kepada bupati agar paket yang bernilai dibawah Rp200 juta sebaiknya dikelola SKPD saja. Semetara paket yang nilai pagunya di atas Rp200 juta dikelola ULP Mamuju," ungkapnya.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan Pababari, menumpuknya beberapa item program di ULP Mamuju dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah ini. Dia mengatakan, Bupati Mamuju harus mengevaluasi kinerja ULP.
"Umur ULP memang masih sangat muda. Jadi orang-orang yang ada di sana (ULP, red) masih membutuhkan pembinaan karena sumber daya manusianya masih rendah," ujarnya.
Menurut Irwan, selain masih rendahnya sumber daya manusia, ULP Mamuju juga belum didukung
fasilitas memadai. Dengan demikian, kata Irwan, pimpinan pemerintah dalam hal ini bupati harus mengambil kebijakan terkait pengaturan paket yang dapat dilelang ULP.
"Dalam pemandangan umum fraksi, kami sudah sampaikan rekomendasi kepada bupati agar paket yang bernilai dibawah Rp200 juta sebaiknya dikelola SKPD saja. Semetara paket yang nilai pagunya di atas Rp200 juta dikelola ULP Mamuju," ungkapnya.
Irwan mengatakan, walaupun ULP lahir karena amanah undang-undang
sehingga keberadaannya tidak bisa diganggu. Namun, salah satu dalam
pasalnya juga ada yang megatakan anggaran Rp200 juta ke bawah dapat
dikelola SKPD terkait. Karena itu, kata dia, sangat dibutuhkan
penanganan yang bijak dari bupati.
Irwan menambahkan, hingga akhir tahun ini, ULP masih belum melakukan tender program yang masuk dalam APBD 2011 sebesar Rp64 miliar. Untuk mengurangi beban pekerjaan ULP, maka diminta agar dilakukan kajian untuk memberikan kebijakan kepada SKPD untuk mengelola anggaran dengan jumlah
tertentu.
Irwan menambahkan, hingga akhir tahun ini, ULP masih belum melakukan tender program yang masuk dalam APBD 2011 sebesar Rp64 miliar. Untuk mengurangi beban pekerjaan ULP, maka diminta agar dilakukan kajian untuk memberikan kebijakan kepada SKPD untuk mengelola anggaran dengan jumlah
tertentu.
Sementara itu, Kepala ULP Mamuju, Suaib, membantah jika pihaknya
tidak dapat menyelesaikan semua proses tender. Dia mengatakan, semua
program kegiatan telah ditender, kecuali program yang tidak memiliki
anggaran karena realisasi beberapa jenis pendapatan tidak terakomodasi.
"Tahun ini, anggaran yang dikelola ULP sebesar Rp215 miliar dan sudah terealisasi sekira Rp199 miliar. Sementara program sebanyak 108 paket atau yang bernilai sekira Rp16 miliar tidak ditender karena dihapus pada APBD-P 2011 sebab uangnya tidak ada. Sedangkan sisa anggaran lainnya, tidak dilaksanakan karena lokasi proyek bermasalah," terang Suaib.
"Tahun ini, anggaran yang dikelola ULP sebesar Rp215 miliar dan sudah terealisasi sekira Rp199 miliar. Sementara program sebanyak 108 paket atau yang bernilai sekira Rp16 miliar tidak ditender karena dihapus pada APBD-P 2011 sebab uangnya tidak ada. Sedangkan sisa anggaran lainnya, tidak dilaksanakan karena lokasi proyek bermasalah," terang Suaib.
