News update:

PKS minta Kasus Bima diusut tuntas

Rabu, 28 Desember 2011


Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, meminta kasus kekerasan oleh polisi di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang menyebabkan ada masyarakat tewas harus diusut tuntas.
"Kita sangat prihatin dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi dimana-mana termasuk kasus kekerasan aparat di Bima,"kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sulbar, Hajrul Malik di Mamuju, Senin.
Menurutnya, apabila ada oknum polri yang terlibat langsung atas kekerasan di Bima harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Tindakan sejumlah oknum aparat kepolisian yang membubarkan paksa masyarakat berunjuk rasa sehingga terjadi bentrokan, di Pelabuhan Sape Kabupaten Bima, adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan itu pelanggaran HAM," katanya menjelaskan.
Aparat yang melakukan tindakan yang tidak prosedural pasti bagian pelanggaran karena mereka itu memiliki protap yang jelas setiap melaksanakan tugas di lapangan.
"Aparat polri yang terkena imbas bom buku beberapa bulan yang lalu karena telah melakukan diluar dari protap,"terangnya.
Hajrul yang juga anggota DPRD Mamuju ini menyampaikan, kasus kekerasan baik di Mesuji maupun di Bima harus disikapi secara arip dan bijaksana.
"Kasus demi kasus yang terjadi di Tanah Air harus disikapi dengan pikiran yang jernih. Khawairnya ini merupakan bagian setingan atau campur tangan dari negara luar yang tidak menghendaki bangsa ini tentram dan damai,"ungkap dia.
Dia mengatakan, dirinya justeru curiga kasus demi kasus yang menghiasi layar televisi baik kasus Mesuji maupun di Bima merupakan campur tangan dari luar. Ada kesan bahwa bangsa ini diadu oleh bangsa lain sehingga bangsa kita tidak aman.
Namun demikian, apapun namanya terkait kasus di Bima baik atas nama demokrasi, atas nama kemanusian atas nama apa pun harus tetap diusut secara tuntas.
"Terbukti atau tidak, petinggi polri harus mengambil tindakan cepat terhadap bawahannya,"jelasnya.
Karena itu, tambah dia, kasus kekerasan itu bisa diusut tuntas pemangku kebijakan di negeri ini dan jangan dibiarkan karena itu akan membuat hukum yang ada dibangsa ini diinjak-injak dan aparat penegak hukum seperti polisi yang bertindak seenaknya saja. (KR-ACO)

Editor: Ade Marboen redaksi ( http://www.antaranews.com/)
Share this Article on :
 

© Copyright Berita Mamuju 2010 -2011 | Design by Mamasa Cyber News | Published by Berita Mamuju | Powered by MCN 2012.