Hal itu diakui Bupati Mamuju Suhardi Duka. Menurutnya, hubungan kerja dengan legislatif terkesan sangat tidak harmonis sehingga perlu dibenahi tahun ini.“Sepanjang 2011, dirasakan cukup tegang dan saling curiga.Kondisi ini perlu diperbaiki pada 2012,” ungkapnya kepada SINDO di Mamuju, kemarin. Kendati demikian, semua persoalan itu dianggap sebuah dinamika dan akan dijadikan sebagai kontrol bagi pemerintahan pada periode keduanya. “Jangan dibawa ke arah negatif. Ini akan menjadi kontrol untuk pemerintah. Hubungan yang terlalu baik juga tidak baik,”katanya.
Ketidakharmonisan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif itu terlihat jelas saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamuju 2012.Pada pembahasan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berjalan alot.Banyak program dan anggaran yang dipangkas dengan alasan program tersebut tidak faktual dan tidak tepat untuk kondisi saat ini.
Dia berharap,kasus yang terjadi di daerah lain di Sulbar tidak terjadi di Mamuju, seperti adanya kolusi antara panitia anggaran dan Badan Anggaran yang mengakibatkan semua mendapat sanksi hukum. “Perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Sepanjang kedua pihak tidak melangkahi kewenangan,”tandasnya. Anggota DPRD Mamuju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hajrul Malik menilai ada kesalahpahaman.
Menurutnya, hubungan legislatif dan eksekutif tetap harmonis. “Itu tidak berdasar, kami tetap harmonis, hanya ada orang tertentu di lingkup SKPD yang mau mancing-mancing, ”tuturnya. Menurutnya,Bupati memiliki grand design dan mimpi besar untuk melakukan transparansi anggaran. Sayang,SKPD tidak bisa mengikuti perubahan itu.“Cara-cara lama dan kuno harus diubah,”paparnya.
Politikus PKS ini mengharapkan bupati mendengar Dewan dengan berdialog dari hati ke hati dan melupakan perbedaan pandangan politik.“2012 adalah tahun harapan untuk bangun Mamuju by system dan melibatkan unsur profesionalisme,” ungkapnya. Hajrul juga mendukung langkah bupati yang telah memutasi pejabat dengan alasan tidak profesional dan tidak patut dipertahankan.
Dia juga menegaskan bupati tidak mudah mendengar pengaduan SKPD tanpa klarifikasi ke Dewan. “Di Dewan itu 70% partai pendukung dan koalisi SDKbisa. Jadi, mestinya lebih banyak bepersepsi sama, jika itu tidak terjadi berarti something wrong. Ada yang harus diperbaiki, yaitu model komunikasi,” tandas Ketua Badan Legislasi Daerah Mamuju ini. herman mochtar
sumber : Seputar Indonesia
